RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Paulus Waterpauw menegaskan pembangunan di Papua tak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, investasi, maupun proyek besar nasional. Menurut Paulus, pembangunan harus menempatkan manusia, khususnya orang asli Papua (OAP), sebagai pusat utama kebijakan.
Paulus mendukung penuh pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang tengah berlangsung di Papua. Dia menyarankan, pendekatan dialog menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Papua.
Setiap persoalan, polemik, maupun hambatan yang muncul harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan melibatkan masyarakat.
“Pembangunan harus dilakukan melalui dialog. Semua persoalan harus diselesaikan dengan duduk bersama dan mencari solusi terbaik yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” kata Paulus, dalam keterangannya, Sabtu (23/5/2026).
Pria asli Papua itu meyakini, masyarakat Papua pada dasarnya terbuka untuk diajak berdialog selama komunikasi dibangun dengan pendekatan manusiawi, penuh penghormatan, dan tanpa pemaksaan. Dia mengingatkan Pemerintah maupun pihak terkait menghindari pengambilan keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan.
Baca juga : Panggah Susanto: PSN Wanam Harus Jalan, Demi Ketahanan Pangan Nasional
Paulus juga menekankan pentingnya komunikasi yang dilakukan secara berulang, sabar, dan tulus. Menurut dia, membangun kepercayaan masyarakat butuh waktu serta konsistensi.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka ketiga kali. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” katanya.
Dia menambahkan, komunikasi pembangunan tidak cukup hanya menggunakan bahasa formal kebijakan ataupun angka-angka investasi. Masyarakat Papua, kata dia, perlu memperoleh penjelasan yang utuh mengenai manfaat pembangunan, peluang ekonomi yang tersedia, hingga prospek masa depan yang dapat dirasakan oleh orang asli Papua.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak akan diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi bagian aktif dalam proses pembangunan.
Lebih jauh, Paulus menilai akar persoalan utama di Papua adalah tingginya angka kemiskinan ekstrem. Kondisi itu, menurutnya, menjadi pemicu berbagai persoalan sosial, mulai dari keterbelakangan pendidikan, keterbatasan akses kesehatan, pengangguran, hingga potensi gangguan keamanan.
Baca juga : Lamine Yamal Ngebet Bikin Hattrick Di Piala Dunia
“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.
Karena itu, Paulus menilai pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia di Papua. Peningkatan kesejahteraan masyarakat diyakini akan memperkuat stabilitas sosial dan keamanan di wilayah tersebut.
Dia juga menyoroti pentingnya pendekatan bottom up dalam pembangunan Papua. Menurutnya, kebijakan tidak bisa hanya disusun dari perspektif elite maupun pemerintah pusat, tetapi harus berangkat dari aspirasi masyarakat di tingkat kampung, desa, distrik, hingga kota.
“Pembangunan Papua harus mendengar suara masyarakat. Aspirasi dari bawah harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” katanya.
Melalui pendekatan partisipatif tersebut, masyarakat Papua diharapkan merasa memiliki arah pembangunan yang dijalankan sekaligus memperoleh ruang untuk menentukan masa depan daerahnya. Pendekatan itu juga dinilai menjadi bentuk penghormatan terhadap hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Galon Guna Ulang AMDK Tetap Aman Digunakan
Purnawirawan jenderal itu menegaskan, pada akhirnya pembangunan Papua harus dibangun dengan dialog, empati, dan keberpihakan terhadap masyarakat Papua. Menurut dia, proyek besar maupun investasi nasional baru akan memiliki makna apabila mampu menghadirkan kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua.
“Papua harus dibangun dengan hati, dialog, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.