RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X menyoroti maraknya fenomena pinjaman online (pinjol), yang telah mendorong budaya “makan utang” di tengah masyarakat. Dia mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat outstanding pinjaman online nasional per Maret 2026 menembus Rp 101,03 triliun.
“Kemudahan akses keuangan digital saat ini, menyeret masyarakat ke dalam jebakan konsumtif dan utang, karena tidak diimbangi literasi keuangan yang memadai. Fenomena ‘makan utang’ membuktikan, kemudahan akses tanpa literasi justru mempercepat kesulitan,” ujar Sri Sultan dalam Jogja Financial Festival Forum 2026, di Yogyakarta, Jumat (22/5/2026).
Dia menguraikan, outstanding peer-to-peer lending di Indonesia tumbuh 26,25 persen secara tahunan, dengan lebih dari 26 juta peminjam aktif. Sementara, tingkat kredit macet di atas 90 hari atau TWP90 tercatat sebesar 4,52 persen.
Menurut Sri Sultan, kondisi tersebut menjadi alarm serius, membuat akses keuangan tak boleh sekadar dilihat sebagai keberhasilan perluasan layanan ekonomi. Saat ini, sesal dia, masyarakat semakin mudah diarahkan oleh hasrat konsumsi, algoritma digital, dan utang berkedok kemudahan.
Baca juga : Menko Zulhas: Ada Masalah Pangan, Tanggapi Bareng
“Pertanyaan besar kita saat ini, bukan lagi tentang bagaimana memperluas akses keuangan. Tapi, apakah akses itu membuat manusia semakin berdaya atau semakin mudah mengarahkan mereka kepada hasrat konsumsi, algoritma, dan utang yang datang dengan wajah kemudahan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sri Sultan menyampaikan falsafah hidup masyarakat Jawa yang mengajarkan prinsip pengelolaan keuangan secara kebijaksanaan. Menurut dia, falsafah “gemi, nastiti, ngati-ati” atau hemat, cermat, dan hati-hati, harus menjadi fondasi perilaku ekonomi masyarakat di tengah gempuran budaya konsumtif digital dan tren “beli sekarang, bayar nanti”.
“Falsafah ‘gemi’ mengajarkan pengendalian konsumsi demi tujuan jangka panjang. Sementara, ‘nastiti’ menekankan kecermatan dalam mengambil keputusan finansial, dan ‘ngati-ati’ menjadi pengingat terhadap risiko-risiko keuangan yang sering tidak terlihat. Kebebasan finansial bukan soal kemampuan membeli, tapi kemampuan menahan,” tegasnya.
Sri Sultan juga menyinggung tingginya kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuaangan-Badan Pusat Statistik, indeks literasi keuangan tercatat 66,46 persen, sementara inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
Baca juga : PLN Operasikan SPKLU Center Baru Di Jakarta
Selisih sekitar 14 poin itu, sambung dia, menunjukkan jutaan masyarakat Indonesia telah masuk ke dalam sistem keuangan, tanpa memahami risiko maupun mekanisme sistem yang mereka gunakan.
“Ironinya, pihak yang paling terdampak oleh kesenjangan itu, ialah masyarakat desa, kelompok lanjut usia, warga berpendidikan rendah, serta para petani dan nelayan,” sesalnya.
Sebab itu, ungkap Sri Sultan, Pemerintah Provinsi (Pemorov) DIY menyiapkan sejumlah kebijakan untuk melawan praktik rentenir dan pinjol predator. Menurut dia, kebijakan itu dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), reformasi kalurahan, hingga penguatan ekosistem pembiayaan formal berbasis masyarakat.
Selain itu, tambah dia, Pemprov DIY juga mendorong sekolah berbudaya menabung dan berwirausaha, serta memperkuat platform Sibakul Jogja agar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhubung dengan akses pembiayaan formal yang sehat.
Baca juga : Kasus Korupsi Bauksit Ilegal, Kejagung Tersangkakan 1 Bos Tambang Kalbar
“Kami akan terus berupaya memastikan, inklusi keuangan benar-benar menjangkau akar kehidupan masyarakat. Yang kami bangun bukan hanya transaksi, tapi ekosistem pemberdayaan,” cetusnya.
Sri Sultan menambahkan, pihaknya juga terus memperluas edukasi keuangan berbasis komunitas di sekolah, kampus, pasar, kelompok tani, hingga komunitas perempuan. Dia berharap, upaya tersebut bisa melindungi masyarakat dari jebakan pinjaman ilegal dan keputusan finansial yang merugikan.
Pemprov DIY, sambung dia, juga mendorong transformasi digital keuangan yang aman dan beretika, termasuk memperluas pilihan keuangan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.
“Yang kita butuhkan sekarang, keberanian untuk menjadikan literasi finansial sebagai arus utama. Bukan hanya di ruang akademik atau kebijakan, tapi di meja makan, warung kelontong, hingga obrolan antargenerasi,” tandasnya. [KAL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.