Bulog Nambah Gudang, 500.000 Ton Beras Diekspor Ke Malaysia

RM.id  Rakyat Merdeka - Surplus beras nasional yang mencapai 5,39 juta ton, membuat Perum Bulog harus menambah stok gudang penyimpanan. Tak hanya itu, Bulog juga membuka keran ekspor sebanyak 500 ribu ton beras ke Malaysia. 

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog di seluruh Indonesia kini mencapai 5,39 juta ton. 

“Kami laporkan stok beras Bulog di gudang Bulog seluruh tanah air totalnya 5,37 juta ton atau bahkan sekarang sudah 5,39 juta ton,” ujar Rizal di Jakarta, Jumat (22/5/2026). 

Melimpahnya stok membuat kapasitas gudang Bulog yang saat ini sekitar 4 juta ton tak lagi mencukupi. Karena itu, Bulog telah menyewa gudang tambahan dengan kapasitas sekitar 2 juta ton.

Namun, derasnya serapan gabah petani membuat Bulog kembali menyiapkan tambahan gudang sewa baru dengan kapasitas sekitar 1 juta ton. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi apabila stok beras terus meningkat hingga menembus 6 juta ton. 

“Jadi kami siapkan antisipasi 7 juta ton,” tegas Rizal. 

Melihat tren penyerapan yang terus meningkat, Bulog optimistis Indonesia mampu menjaga swasembada pangan hingga tahun depan. “Di bulan Mei sudah mencapai 5,39 juta ton. Insya Allah kami prediksikan di tahun 2026 juga bisa swasembada pangan,” ungkapnya. 

Baca juga : Transit Di Istanbul, 9 WNI Yang Ditangkap Israel Dalam Kondisi Sehat

Di tengah surplus tersebut, Rizal mengungkapkan Malaysia telah menyampaikan penawaran awal untuk membeli sekitar 500 ribu ton beras premium Indonesia. Tawaran itu muncul setelah Bulog bertemu delegasi Sarawak, Malaysia, di Surabaya beberapa waktu lalu. 

“Alhamdulillah sudah ada kesepakatan. Jadi mereka akan mengimpor dengan jumlah yang lumayan, sekitar 500 ribu (ton). Ini tinggal negosiasi harga, sudah hampir fix,” jelas Rizal. 

Menurut dia, pihak Malaysia menawarkan harga Rp 16 ribu per kilogram atau 3,7 ringgit. Meski dinilai cukup baik, Bulog masih membuka ruang negosiasi agar harga ekspor bisa lebih tinggi. 

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Rizal, ekspor harus tetap memberikan keuntungan bagi petani dan negara. “Kalau harga Rp 16 ribu (per kg) ya lumayan sudah agak baik. Kalau memang bisa lebih naik lagi lebih bagus,” katanya. 

Namun, keputusan final terkait ekspor masih akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah kembali dari ibadah haji. "Nanti setelah Pak Mentan pulang haji," jelasnya. 

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan Indonesia mulai memasuki babak baru ketahanan pangan nasional. Melimpahnya stok beras membuat Pemerintah siap memperluas ekspor sekaligus membantu negara sahabat yang mengalami krisis pangan. 

Menurut dia, Pemerintah telah menyiapkan sekitar 500 ribu ton beras untuk kebutuhan ekspor ke sejumlah negara mitra. Negara tujuan tersebut antara lain Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Aljazair, hingga kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi. 

Baca juga : Kampung Haji Berangkat Dari Inspirasi Wakaf Aceh

“Kita alokasikan ada sekitar 500.000 ton yang kita cadangkan untuk kebutuhan ekspor,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Meski mulai membuka keran ekspor, Pemerintah menegaskan kebutuhan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama. Seluruh ekspor akan dihitung berdasarkan ketersediaan stok dan kebutuhan konsumsi nasional. 

“Jangan sampai kemudian kita mengorbankan kebutuhan dalam negeri,” tegas Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu. 

Ia menyebut stok beras pemerintah saat ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi tersebut menjadi modal kuat bagi Indonesia membantu negara-negara yang mengalami tekanan pangan akibat krisis global. 

“Instruksi dari Presiden adalah di situasi sulit yang krisis global ini. Di mana kita mampu, maka kita harus siap untuk mengalokasikan beras kita untuk negara atau sahabat yang membutuhkan,” katanya. 

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengingatkan Pemerintah agar tidak hanya fokus pada pencapaian stok dan ekspor saja. 

Menurutnya, Pemerintah harus memastikan nasib petani tetap terlindungi dalam jangka panjang. Menurut Khudori, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram tanpa rafaksi memang terbukti menguntungkan petani. Harga gabah di tingkat petani bahkan terus berada di atas HPP sejak Februari 2025. 

Baca juga : Nailul Huda: MBG Harus Dievaluasi Dan Diubah Sistemnya

“Artinya, petani terbebas dari kerugian. Harga biasanya jatuh ketika panen raya Februari-Mei, tetapi kali ini tetap tinggi,” tulis Khudori. 

Namun, ia mengingatkan keberhasilan swasembada dan melimpahnya stok beras nasional jangan sampai membuat Pemerintah abai terhadap keberlanjutan ekosistem perberasan. Sebab, di balik tingginya stok Bulog dan peluang ekspor, banyak pelaku usaha penggilingan serta industri beras yang justru tertekan akibat harga gabah mahal dan aturan harga eceran tertinggi (HET). 

Khudori menilai Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, Bulog, swasta, dan petani. Apalagi, kompetisi memperebutkan gabah diperkirakan makin ketat ketika memasuki musim gadu dan paceklik. 

“Secara teoritis, karena produksi tidak sebesar saat panen raya, harga akan tinggi,” ujarnya. [BYU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.