RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah melakukan evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai perubahan akan dilakukan, yaitu mengubah skema insentif dapur MBG, memfokuskan program ke wilayah 3T dan kelompok 3B, memangkas sekitar 8 juta penerima manfaat, serta menghentikan sementara penyaluran saat liburan sekolah.
Pembenahan dilakukan setelah muncul persoalan hukum yang berujung pada pergantian pimpinan di pucuk Badan Gizi Nasional (BGN). Ditambah lagi sorotan publik terhadap penyelenggaraan MBG yang dianggap banyak masalah.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, masa libur sekolah akan dimanfaatkan untuk membenahi MBG. Sehingga, ketika anak-anak sekolah masuk, sudah ada perbaikan pelaksanaan maupun kualitasnya.
Hal pertama yang akan dievaluasi adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. BGN akan meninjau ulang keberadaan SPPG dan melakukan moratorium pembentukan dapur baru.
Selain itu, BGN juga merevisi skema insentif operasional bagi SPPG.
Selama ini, setiap SPPG menerima insentif operasional Rp 6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
Menurut Arum, pola tersebut tidak mencerminkan beban kerja masing-masing dapur. Sebab, dapur yang melayani 1.500 penerima manfaat menerima insentif yang sama dengan dapur yang hanya melayani 500 orang.
Baca juga : Argentina Vs Aljazair, Ujian Pertama Bagi Petahana
“Kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp 6 juta semua,” ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Evaluasi lain yang akan dilakukan BGN adalah refocusing terhadap penerima manfaat. Program MBG akan difokuskan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Perubahan fokus tersebut diperkirakan akan berdampak pada penyusutan jumlah penerima manfaat.
Selain fokus pada kelompok rentan, BGN memperkirakan sekitar 8 juta penerima MBG berpotensi dicoret dari daftar penerima. Selain bertujuan mengefisienkan anggaran, kebijakan ini diharapkan memastikan intervensi gizi pemerintah benar-benar menyasar kelompok yang paling membutuhkan.
Sebagai contoh, MBG dinilai tidak perlu lagi diberikan kepada siswa SMA, terutama di sekolah-sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu dan memiliki uang saku harian ratusan ribu rupiah. “Itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” ujar Arum.
Langkah berikutnya adalah penghentian sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah. Waktu tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG yang selama ini beroperasi.
Menurut Arum, audit diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan. “Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah,” tandasnya.
Di saat yang sama, pemerintah juga membuka peluang melakukan efisiensi anggaran MBG. Evaluasi tata kelola yang tengah berlangsung diyakini akan menghasilkan kebutuhan anggaran yang lebih akurat dibandingkan perhitungan sebelumnya.
Baca juga : Akan Diteken Trump Jumat, Perdamaian AS-Iran Bikin Dunia Senang
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan adanya potensi pengurangan kebutuhan anggaran program tersebut. “Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini,” kata Prasetyo.
Menurutnya, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran bersama Kementerian Keuangan dan BGN agar diperoleh angka yang lebih presisi. “Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa,” jelasnya.
Prasetyo menegaskan evaluasi tidak hanya menyangkut aspek anggaran, tetapi juga menyasar tata kelola pelaksanaan program secara menyeluruh. Salah satunya dengan mengevaluasi keberadaan SPPG, termasuk kemungkinan menutup dapur yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP) atau berada di wilayah yang mengalami kelebihan kapasitas layanan.
“Kita target awal satu bulan ini harus selesai,” tegasnya.
Dukungan terhadap evaluasi total MBG disuarakan DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris berharap di bawah kepemimpinan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, tata kelola program dapat diperbaiki, terutama dalam aspek pengadaan dan penggunaan anggaran negara.
Menurut Charles, pengalaman Nanik sebagai mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diharapkan mampu memperkuat pengawasan sehingga polemik pengadaan yang sempat mencuat tidak terulang.
“Kita berharap BGN sekarang bisa memiliki sistem pengadaan yang lebih akuntabel, lebih terbuka dan transparan,” kata Charles usai rapat dengar pendapat bersama BGN, Senin (15/6/2026).
Baca juga : Tanazul Haji, Solusi Fleksibel Pemulangan Jemaah Indonesia
Charles mengungkapkan, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengombinasikan dapur MBG dengan dapur sekolah (school based kitchen) agar pelaksanaan program lebih efektif dan sesuai kebutuhan daerah.
Ia juga mendorong agar sasaran MBG lebih difokuskan kepada kelompok rentan, seperti kelompok 3B dari keluarga Desil 1 hingga Desil 3. Menurutnya, fokus sasaran yang lebih terukur akan membuat kebutuhan anggaran jauh lebih efisien.
“Sehingga kalau misalkan jumlah penerima manfaatnya hanya 25 juta, bahkan katakanlah 30 juta, maka anggarannya mungkin tidak sampai Rp 200 triliun. Mungkin Rp 100 triliun saja sudah cukup. Dan ini akan sangat menghemat APBN kita,” sebutnya.
Diketahui, evaluasi besar-besaran terhadap MBG dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program tersebut. Tiga di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.