RM.id Rakyat Merdeka - Sekretaris Jenderal Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Anshor Mukmin mengimbau publik menyikapi polemik rencana perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Amerika Serikat secara proporsional. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya terburu-buru menghakimi sebelum ada fakta maupun hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Anshor mengatakan masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara jernih dan tidak terpengaruh oleh opini yang masih bersifat asumtif.
"Persoalan perjalanan dinas yang menjadi polemik sesungguhnya hanya persoalan isu administratif yang kemudian digiring seolah-olah menjadi tuduhan penyalahgunaan keuangan negara yang tidak berdasar," kata Anshor dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Ia merujuk pada penjelasan resmi Kementerian PU yang menyatakan apabila terdapat anggota keluarga yang ikut dalam rencana perjalanan tersebut, seluruh biaya ditanggung secara pribadi dan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga : Pengamat: Kunjungan Modi Momentum Bangkitkan Spirit Kejayaan Nusantara
Menurut Anshor, klarifikasi yang telah disampaikan pemerintah juga patut menjadi perhatian publik sebelum menarik kesimpulan.
"Keterbukaan ini saya rasa perlu kita apresiasi bersama," ujarnya.
Anshor menilai pencantuman nama anggota keluarga dalam proses administrasi perjalanan, termasuk pengurusan visa, tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pelanggaran hukum.
Menurutnya, dalam perspektif hukum administrasi negara, ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah.
Baca juga : 5 Bendungan Diresmikan, Menteri PU Kebut Jaringan Irigasi Hingga Sawah
"Saya berpendapat bahwa penilaian mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan mekanisme audit yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar asumsi yang terus digaungkan hingga membentuk persepsi di ruang publik," katanya.
Meski demikian, Anshor menegaskan kritik terhadap penyelenggara negara tetap merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik sebaiknya diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, bukan berkembang menjadi serangan terhadap pribadi seseorang tanpa didukung bukti yang memadai.
"Kita patut menghormati kritik oleh masyarakat, namun akan lebih bernilai apabila berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan, bukan pada pembentukan opini yang menyerang karakter seseorang yang mengedepankan penghakiman di ruang publik tanpa dasar," ujarnya.
Sebelumnya, surat rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, sempat beredar luas di media sosial dan memicu polemik. Menanggapi hal itu, Dody memastikan kunjungan tersebut dibatalkan.
Baca juga : Prabowo: RI-Singapura Berkepentingan Jaga Keamanan Selat Malaka
"Batal-batal. Kalau ke Amerika batal," kata Dody kepada wartawan usai meninjau Jembatan Enang-Enang di Bener Meriah, Aceh, Rabu (8/7/2026).
Kementerian PU juga telah memberikan klarifikasi bahwa apabila terdapat anggota keluarga yang ikut dalam rencana perjalanan tersebut, seluruh biayanya ditanggung secara pribadi dan tidak menggunakan anggaran negara. Menteri Dody pun menegaskan saat ini dirinya memilih fokus menjalankan tugas di dalam negeri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.