RM.id Rakyat Merdeka - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali disalurkan setelah libur panjang sekolah. Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan ketat agar program ini berjalan lancar.
Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah daerah melakukan pemantauan secara intensif dalam pendistribusian MBG. Tujuannya, untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar. Mulai dari penyediaan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan ke para siswa.
Penyempurnaan dilakukan dalam berbagai aspek. Misalnya, pengadaan bahan pangan, pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mekanisme distribusi, hingga pengawasan terhadap mutu, kebersihan, dan keamanan pangan. Keberhasilan pelaksanaan selama dua hari pertama menjadi indikator positif berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif.
Wakil Kepala BGN Trenggono memastikan, kualitas gizi menjadi prioritas saat pelaksanaan program kembali berjalan selepas libur sekolah. Pengawasan diperketat agar seluruh penerima manfaat memperoleh MBG yang memenuhi standar gizi seimbang.
Baca juga : Dolar AS Di Rumah Eks Jampidsus Dicek FBI Dan Secret Service
Salah satu komponen yang terus didorong adalah penyediaan protein hewani. "Menu berbahan protein hewani, termasuk daging, perlu diupayakan tersedia secara berkesinambungan," ucap Trenggono.
BGN juga mengawasi proses distribusi agar makanan yang diterima peserta didik tetap memenuhi standar keamanan pangan. Evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara berkala di berbagai daerah. BGN meminta Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mitra melakukan pendampingan dan pengawasan di lapangan. Komunikasi dengan sekolah harus terus dibangun untuk menghimpun masukan dari seluruh penerima manfaat.
BGN juga menargetkan MBG memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, penyediaan bahan pangan didorong memanfaatkan hasil usaha dari pelaku UMKM. "Manfaat program tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga oleh petani, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar," ucap Trenggono.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ikut turun tangan mengawasi pelaksanaan MBG. Pada hari pertama sekolah, Senin (13/7/2026), Dudung mengawal distribusi MBG dari SPPG Ciseureuh 8 menuju SDN 3 Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat. Dudung ikut mengantar MBG dengan naik mobil operasional SPPG.
Baca juga : Serang Iran 3 Hari Berturut-turut, Trump Mau Kuasai Hormuz
"Kita ingin memastikan di hari pertama mereka belajar, asupan nutrisi yang sehat dan bergizi melalui program MBG ini langsung menyapa mereka tanpa kendala. Saya antar langsung dari SPPG ke SDN 3 untuk memastikan kesiapan tim di lapangan," ucap mantan Kepala Staf TNI AD ini.
Setibanya di sekolah, Dudung meninjau pembagian MBG kepada para siswa. Ia menegaskan, pengawasan terhadap operasional SPPG dan jalur distribusi ke sekolah-sekolah akan terus diperketat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan. Purbaya mencontohkan masalah kesiapan rantai pasok, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
"Pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan. Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah 3T," ucap Purbaya, dalam Rapat Paripurna DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Baca juga : MBG On Lagi, Kualitasnya Harus Dijaga
Karenanya, Pemerintah terus mendorong SPPG memperkuat rantai pasok melalui pemberdayaan sentra produksi rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, dan penyedia lokal. Caranya dengan menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago berharap, hasil evaluasi pelaksanaan MBG ditindaklanjuti dengan menentukan SPPG yang layak dipertahankan atau tidak.
"Perlu diputuskan mana SPPG yang tetap dipertahankan dan mana yang harus dihentikan karena tidak sesuai dengan prasyarat. Langkah ini penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari," tegas Irma.
Politisi Partai NasDem ini juga menekankan, Pemerintah harus memberikan kepastian dan pertanggungjawaban terhadap SPPG yang telah memperoleh persetujuan (approval) dan terbukti memenuhi standar kualitas. "Agar masyarakat maupun penyelenggara yang telah memenuhi ketentuan tidak dirugikan," pungkas Irma.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.