RM.id Rakyat Merdeka -
GREAT Institute mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Sensus Ekonomi ini mencakup berbagai aktivitas ekonomi, kecuali pertanian, administrasi pemerintahan dan pertahanan, jaminan sosial wajib, serta aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Partisipasi masyarakat diperlukan agar Indonesia memiliki gambaran yang lebih utuh dan aktual mengenai perubahan struktur ekonomi, pola kerja, penyerapan tenaga kerja, perkembangan aktivitas ekonomi, serta dinamika pembangunan di berbagai wilayah.
Ajakan ini disampaikan di tengah masih adanya kekhawatiran dan penolakan terhadap petugas sensus di sejumlah daerah. BPS menyatakan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tujuan pendataan dan masih mengkhawatirkan kemungkinan penggunaan data sensus untuk kepentingan perpajakan.
Di lapangan, petugas juga menghadapi beragam respons, mulai dari kesulitan menemui responden, keengganan menjawab pertanyaan, hingga penolakan sebelum tujuan pendataan dijelaskan.
Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Trisha Devita, menjelaskan bahwa ketersediaan data yang lengkap merupakan prasyarat utama dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti.
Baca juga : Distribusi Bansos Wajib Tepat Sasaran
“Sensus Ekonomi bukan hanya berkaitan dengan berapa banyak usaha atau perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Data ini membantu negara memahami bagaimana kegiatan ekonomi berkembang, bagaimana lapangan kerja tercipta, bagaimana pola kerja masyarakat berubah, dan wilayah mana yang membutuhkan dukungan pembangunan lebih besar. Tanpa data yang akurat, kebijakan berisiko dibangun berdasarkan asumsi dan tidak sepenuhnya menjawab kondisi masyarakat,” ungkap Trisha.
GREAT Institute menilai pembaruan data semakin mendesak karena struktur ekonomi Indonesia berubah cepat dalam satu dekade terakhir. Aktivitas ekonomi tidak lagi hanya berlangsung di pabrik, kantor, toko, atau pasar konvensional, tetapi juga melalui rumah tinggal, media sosial, platform digital, pekerjaan mandiri, dan berbagai jasa berbasis teknologi. Karena itu, kegiatan ekonomi yang tampak kecil, informal, atau berbasis rumah tangga tetap penting untuk tercatat.
BPS mencatat pada Sensus Ekonomi 2016 terdapat sekitar 26,7 juta usaha dan perusahaan nonpertanian di Indonesia, meningkat dari sekitar 22,7 juta pada Sensus Ekonomi 2006. Angka tersebut menunjukkan besarnya skala aktivitas ekonomi yang perlu dipetakan secara berkala agar pemerintah dapat memahami perubahan sektor usaha, sebaran tenaga kerja, dan dinamika ekonomi wilayah.
“Banyak kegiatan ekonomi hari ini tidak selalu terlihat dari bangunan usaha formal. Ada usaha rumahan, usaha keluarga, pedagang yang memasarkan barang melalui media sosial, pekerja mandiri, dan pelaku jasa berbasis platform. Jika aktivitas seperti ini tidak tercatat, maka mereka berisiko tidak terlihat dalam perumusan kebijakan,” jelas Trisha.
Menurut GREAT Institute, pembaruan data menjadi semakin relevan ketika Indonesia sedang berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan I-2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan. Namun, indikator makro tersebut belum dapat menjelaskan secara terperinci bagaimana pertumbuhan didistribusikan antarsektor, antarwilayah, antarskala kegiatan ekonomi, maupun antarkelompok masyarakat.
Baca juga : Aksesi OECD Jadi Fondasi Wujudkan Indonesia Emas
Dalam konteks kebijakan publik, kekurangan data dapat menyebabkan misalokasi sumber daya dan asimetri informasi, ketika anggaran, pembangunan infrastruktur, program peningkatan keterampilan, bantuan pembiayaan, maupun insentif ekonomi tidak diarahkan kepada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan dan masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah memiliki pemahaman yang berbeda-beda akan suatu angka statistik yang merepresentasikan kondisi suatu negara.
“Di balik angka pertumbuhan ekonomi terdapat kondisi masyarakat yang sangat beragam. Ada daerah yang berkembang karena industri, perdagangan, pariwisata, atau ekonomi digital, tetapi ada pula daerah yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan infrastruktur. Data mikro membantu pemerintah membaca perbedaan tersebut sehingga kebijakan tidak dibuat dengan pendekatan yang seragam,” jelas Trisha.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat digunakan untuk memperkuat perencanaan pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah. Data sensus dapat membantu pemerintah, peneliti serta akademisi mengidentifikasi perubahan pusat-pusat kegiatan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, perkembangan pekerjaan baru, pola mobilitas tenaga kerja, hingga kesenjangan kapasitas ekonomi antardaerah.
GREAT Institute juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas resmi BPS. Data Sensus Ekonomi dijaga kerahasiaannya, tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, dan hanya disajikan dalam bentuk statistik agregat. Masyarakat tetap dapat bersikap waspada dengan memeriksa rompi, kartu pengenal, dan surat tugas petugas sebelum memberikan informasi.
Trisha menilai BPS, pemerintah daerah, asosiasi usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal perlu memperkuat sosialisasi dengan bahasa yang sederhana. Komunikasi publik perlu menekankan manfaat konkret sensus bagi masyarakat, sekaligus menjelaskan perbedaan antara kegiatan statistik dan kegiatan administrasi seperti perpajakan.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama statistik yang berkualitas. Masyarakat perlu yakin bahwa data mereka aman dan digunakan untuk kepentingan statistik. Pada saat yang sama, masyarakat juga berperan penting memberikan informasi yang jujur agar kondisi ekonomi Indonesia dapat dipetakan secara tepat.” ujar Trisha.
Baca juga : Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Kemenekraf Dan BPS Berdayakan Animator Lokal
Ke depan, GREAT Institute mengajak seluruh masyarakat Indonesia, termasuk rumah tangga, pekerja, pelaku kegiatan ekonomi, organisasi, serta perusahaan, untuk bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan masyarakat tidak hanya diberikan dengan menjawab pertanyaan petugas. Masyarakat juga dapat membantu menyebarluaskan informasi yang benar, mengurangi kecurigaan yang tidak berdasar, membantu anggota keluarga memahami tujuan pendataan, serta melaporkan apabila menemukan pihak yang mencurigakan dan mengatasnamakan BPS.
“Partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan kontribusi langsung terhadap kualitas pembangunan Indonesia. Semakin lengkap data yang dikumpulkan, semakin besar kemampuan pemerintah dalam memahami perubahan ekonomi, memperbaiki kebijakan, menciptakan lapangan kerja, serta mengarahkan pembangunan kepada masyarakat dan wilayah yang paling membutuhkan. Data yang akurat hari ini akan menjadi fondasi bagi keputusan ekonomi yang lebih baik pada masa mendatang.” ungkap Trisha
GREAT Institute berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa data bukan sekadar kumpulan angka. Data merupakan bagian dari infrastruktur pembangunan yang menentukan seberapa tepat negara mengenali persoalan, menetapkan prioritas, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi hasil kebijakan.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Terima petugas resmi BPS, berikan informasi secara benar, dan bersama-sama membangun basis data yang akurat untuk masa depan ekonomi Indonesia.” pungkas Trisha
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.