Sebelumnya
Kedua, akan menyulitkan pengawasan di lapangan. Bahkan, praktiknya nyaris tidak bisa diimplementasikan. Lazimnya, situasi mudik cenderung crowded, sehingga sangat berat untuk mengontrol protokol kesehatan yang diterapkan. Seperti pengecekan mobil pribadi, yang maksimal harus berpenumpang 4 orang. Atau sepeda motor, yang hanya boleh satu orang.
"Mudik itu acara keluarga. Tak mungkin dipisahkan dengan pembatasan kapasitas penumpang kendaraan pribadi. Yang terjadi, di lapangan polisi akan kompromistis, alias membiarkan pemudik motor berpenumpang dua orang atau lebih untuk jalan terus ke kampung halamannya. Tidak tega jika suruh balik lagi ke Jakarta. Juga untuk roda empat sekalipun," jelas Tulus.
"Oleh karena itu, demi menekan persebaran virus Corona ke daerah, maka pemerintah harus bersikap tegas untuk melarang aktivitas mudik Lebaran. Pemerintah jangan bersikap ambigu, dan inkonsisten. Sikap semacam ini justru menjadi pelecut untuk makin masifnya persebaran virus Corona ke daerah," imbuhnya.
Baca juga : Perangi Corona, Tiga Barang Kesayangan Kiper Persija Dilelang Rp 8,5 Juta
Tulus menegaskan, pemerintah pusat seharusnya sejalan dengan kebijakan kepala daerah, yang memberlakukan larangan mudik dari zona Merah memasuki daerahnya.
Jika akses mudik tetap dibuka, maka akan berisiko bagi pemudik untuk ditolak di daerahnya, dan akan kesulitan akses balik ke Jakarta lagi.
"Rasanya, juga tidak mungkin pemudik dalam jumlah ribuan harus diisolasi selama 14 hari di rumahnya dan atau tempat tertentu yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemerintah harus secara cepat dan akurat/tepat sasaran untuk memberikan insentif dan kompensasi pada warga yang tidak mudik. Baik untuk keperluan logistik dan atau biaya tempat tinggal (sewa kontrakan), khususnya untuk kelompok menengah bawah, pekerja harian," beber Tulus.
Baca juga : Muhammadiyah: Ulama Sudah Imbau Tak Mudik, Kebijakan Pemerintah Mestinya Sejalan
Menurutnya, mereka memaksakan mudik karena di Jakarta sudah ada tidak ada pekerjaan tetap atau tidak ada penghasilan. Dan bagi kelompok masyarakat yang ngotot atau nekat mudik, maka harus diberikan disinsentif.
Misalnya, untuk pengguna kendaraan pribadi, dinaikkan harga BBM dan atau tarif tolnya. Untuk pengguna angkutan umum, bisa dimahalkan tarif tiketnya. Misalnya, jadi dua kali lipat dibanding harga normal.
"Pemerintah harus confidence untuk memberlakukan larangan mudik, demi safety dan perlindungan terhadap warga secara keseluruhan. Pemerintah jangan disandera dengan persoalan ekonomi jangka pendek. Jika virus Corona sampai menyebar ke daerah-daerah secara masif, ongkos sosial ekonominya akan jauh lebih besar ketimbang memberlakukan larangan mudik," pungkas Tulus. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.