RM.id Rakyat Merdeka - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri), Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengecam keras kericuhan yang mewarnai peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Kericuhan pecah setelah sekelompok massa menurunkan Bendera Merah Putih dari tiang dan kemudian mengibarkan Bendera Bulan Bintang. Insiden tersebut kemudian berkembang menjadi bentrokan dengan aparat, termasuk aksi pelemparan batu dan penggunaan gas air mata.
“Saya mengecam keras tindakan penurunan Bendera Merah Putih serta mencopot dan menginjak-nginjak lambang negara Garuda Pancasila, dalam peringatan Hari Damai Aceh. Tindakan seperti itu sangat provokatif dan berpotensi merusak semangat perdamaian yang sudah dibangun dengan susah payah selama 21," ujar Bamsoet, di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Baca juga : Peringati Hari Damai Aceh, Mualem Ajak Masyarakat Merawat Perdamaian
Ketua DPR ke-20 dan Ketua MPR ke-15 mendorong aparat penegak hukum mengusut secara tuntas dan menindak tegas pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, ia berpesan, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, terukur, dan tidak boleh berubah menjadi tindakan yang justru memperluas konflik.
Bamsoet menyatakan, aparat perlu membedakan antara masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan individu yang melakukan provokasi, kekerasan, perusakan, atau tindakan yang merendahkan simbol dan lambang negara. Pendekatan hukum yang tepat akan menjaga wibawa negara sekaligus mencegah munculnya kesan bahwa masyarakat Aceh secara keseluruhan sedang kembali ke dalam pusaran konflik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, perlu dilakukan investigasi menyeluruh secara profesional, objektif, dan transparan. Jangan sampai ulah segelintir orang kemudian digeneralisasi sebagai sikap seluruh masyarakat Aceh.
Baca juga : PNM-OJK Perkuat Literasi UMKM Perempuan Aceh untuk Naik Kelas
"Saya percaya mayoritas rakyat Aceh sangat menghargai perdamaian dan memahami bahwa masa depan Aceh jauh lebih penting daripada mempertahankan simbol-simbol konflik masa lalu. Aspirasi boleh disampaikan, kritik boleh diberikan, tetapi semuanya harus dilakukan dalam koridor hukum dan tanpa kekerasan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) KADIN Indonesia ini meminta Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peristiwa tersebut. Evaluasi diperlukan agar insiden serupa tidak kembali terjadi, sekaligus untuk memastikan aspirasi masyarakat Aceh dapat terserap dengan baik.
Selain itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat Aceh, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, mantan kombatan, tokoh masyarakat, pemuda hingga kelompok masyarakat sipil untuk tidak terjebak dalam provokasi. Perdamaian Aceh selama dua dekade merupakan modal sejarah yang terlalu berharga untuk dipertaruhkan akibat aksi provokasi sesaat.
Baca juga : BNPB-PNM Dorong Warga Agam Bangkit Lewat Pengembangan Potensi Lokal
“Aceh sudah membuktikan bahwa perbedaan dan konflik dapat diselesaikan melalui meja perundingan. Jika masih ada persoalan mengenai pelaksanaan kekhususan Aceh, kesejahteraan, sumber daya alam, infrastruktur, atau hal-hal lain yang dirasakan belum tuntas, semuanya harus diperjuangkan melalui jalur politik, hukum, dan dialog. Saya meminta semua pihak menahan diri, menjaga ketertiban, dan bersama-sama merawat perdamaian Aceh,” pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.