RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto serius mewujudkan pendidikan gratis dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Sejumlah menteri terkait dipanggil ke Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026), untuk membahas skema dan tahapan pelaksanaannya.
Sejak pukul 13.50 WIB, para menteri mulai berdatangan ke Istana Negara. Mereka yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.
Selain itu, hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara.
Usai rapat, Pratikno mengatakan, pembahasan diarahkan pada upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Bapak Presiden memimpin rapat terbatas tentang pendidikan,” kata Pratikno.
Menurut dia, Prabowo memiliki berbagai program terobosan di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu, tetapi juga pemerataan akses bagi seluruh anak Indonesia dari berbagai lapisan ekonomi.
Baca juga : 1 ABK Ditemukan Di Pulau Enggano
Abdul Mu’ti mengatakan, salah satu fokus pembahasan adalah penyediaan layanan pendidikan gratis. Menurut dia, Prabowo memberikan penekanan khusus terhadap pendidikan gratis bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
“Ini juga akan dimulai dari taman kanak-kanak. Itu yang perlu kami tekankan,” kata Mu’ti.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, kata dia, pemerintah juga membahas optimalisasi berbagai instrumen pendanaan pendidikan yang telah tersedia, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Nasaruddin Umar memastikan ketentuan pendidikan gratis yang dibahas pemerintah juga mencakup madrasah. “Termasuk madrasah negeri,” ucap Nasaruddin.
Menurut dia, pemerintah turut memperkuat dukungan terhadap pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren. Kata dia, Prabowo telah menerbitkan surat keputusan (SK) terkait pembentukan direktorat jenderal baru di bawah Kementerian Agama yang secara khusus menangani pondok pesantren.
“Ini untuk mewadahi secara khusus pondok pesantren yang dikenal dengan Ditjen Pesantren,” kata Nasaruddin.
Baca juga : Trump Berterima Kasih Kepada Indonesia
Menurut Nasaruddin, pembentukan kelembagaan tersebut diharapkan membawa kebijakan dan dukungan baru bagi pondok pesantren. “Insyaallah diharapkan ke depan pondok pesantren mendapatkan hal-hal positif baru dibandingkan dengan sebelumnya,” ucapnya.
Sementara itu, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah tengah menghitung kebutuhan pendanaan untuk merealisasikan arahan Prabowo agar pendidikan di PTN dapat digratiskan. Ia menjelaskan, perhitungan tersebut mencakup pendapatan dari Uang Kuliah Tunggal (UKT), jalur mandiri, serta sumber pendapatan lainnya yang selama ini diterima PTN. “Beberapa hitungan sudah kita lakukan,” katanya.
Untuk mematangkan rencana tersebut, Prabowo menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin Pratikno. Tim tersebut akan melakukan telaah lebih mendalam mengenai kebutuhan anggaran, skema, serta tahapan penerapan pendidikan tinggi gratis.
Brian menargetkan, kajian lanjutan dapat menghasilkan perhitungan yang lebih matang dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. “Sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan,” beber Brian.
Sebelumnya Prabowo mendapat keluhan mengenai mahalnya biaya pendidikan dalam acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026). Saat itu, Prabowo mengatakan akan mengkaji kebijakan pendidikan gratis hingga PTN.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” sebut Prabowo.
Baca juga : KPK Terbitkan Sprindik, Usut TPPU Walkot Madiun
Sementara, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai, pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak hingga PTN bukan hal yang mustahil diwujudkan pemerintah. Khusus pendidikan tinggi, pemerintah perlu mengubah pola pembiayaan PTN yang selama ini mendorong perguruan tinggi mencari sumber pendanaan sendiri.
Ia mengusulkan, efisiensi dan right sizing dalam pengelolaan PTN agar anggaran negara dapat digunakan lebih optimal untuk membiayai operasional perguruan tinggi. Misalnya, PTN utama dapat memperoleh dana operasional sekitar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun, sedangkan PTN yang lebih kecil dapat memperoleh sekitar Rp 200 miliar hingga Rp 500 miliar.
Didik juga menilai pembiayaan pendidikan tinggi dapat dibagi antara PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS). Mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi dapat memilih PTS, sementara PTN memberikan prioritas kepada mahasiswa kurang mampu dengan tetap menerapkan prinsip meritokrasi dan kemampuan akademik. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.