RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengklarifikasi pernyataan yang disampaikannya dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026
Dalam ratas tersebut, Suharyanto mengatakan bahwa "roda kehidupan masyarakat berjalan normal" di tengah penanganan karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan.
"Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata "normal" yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan," jelas Suharyanto via akun Instagram pribadinya, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal, dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.
Baca juga : 40 Ribu Balita Kena ISPA Akibat Karhutla, DPR Minta Pemerintah Bertindak
Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap.
"BNPB menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap. Kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak," papar Suharyanto.
Dalam laporan yang sama, Suharyanto juga menyampaikan bahwa tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla.
Dengan kata lain, keberlangsungan layanan dasar dan aktivitas masyarakat menjadi salah satu gambaran situasi lapangan yang dilaporkan.
Aspek keselamatan, kesehatan, kualitas udara, dan penanganan sumber karhutla tetap menjadi perhatian pemerintah.
Baca juga : Karyawan WOOK Sisihkan Penghasilan Untuk Bantu Korban Karhutla & Gempa NTT
Suharyanto memahami penggunaan kata "normal" dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak.
"Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius, dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai," tuturnya.
"Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karthutla, jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya," imbuhnya.
Suharyanto memastikan BNPB bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, relawan dan seluruh unsur terkait terus bekerja keras melakukan pemadaman, penanganan dampak kesehatan serta perlindungan masyarakat atas ancaman karhutla.
Baca juga : APHI: Pencegahan Karhutla Harus Menyentuh Akar Masalah
Selain itu, BNPB juga akan terus memperbaiki dan mengintegrasikan data dari seluruh unsur di lapangan, agar informasi yang disampaikan kepada Presiden dan kepada masyarakat menggambarkan kondisi secara utuh dan akurat.
"Keselamatan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat terdampak, selalu menjadi prioritas utama kami," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.