40 Ribu Balita Kena ISPA Akibat Karhutla, DPR Minta Pemerintah Bertindak

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak, pemerintah memberikan perlindungan ekstra kepada balita dan lanjut usia (lansia) yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul lebih dari 40 ribu balita dilaporkan terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan periode 18 Agustus hingga 21 September 2026, tercatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus dialami balita.

"Saya sangat prihatin dan miris melihat lebih dari 40 ribu balita kita terserang ISPA di wilayah Karhutla. Saya mendesak pemerintah turun tangan memberikan pengobatan yang maksimal bagi balita yang sudah menjadi korban," ujar Azis di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Baca juga : Karyawan WOOK Sisihkan Penghasilan Untuk Bantu Korban Karhutla & Gempa NTT

Ia meminta,pemerintah memberikan perlindungan dan penanganan khusus bagi balita serta kelompok rentan lainnya yang berada di wilayah dengan kualitas udara buruk.

Menurut Politisi PDIP ini, penanganan dampak kabut asap tidak cukup hanya melalui pemadaman titik api, tetapi juga harus memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat terdampak.

Ia mendorong pemerintah mengintegrasikan data kualitas udara, kesehatan, dan kebencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penanganan karhutla.

Baca juga : APHI: Pencegahan Karhutla Harus Menyentuh Akar Masalah

"Kebijakan penanganan asap tidak bisa lagi dieksekusi secara terpisah-pisah. Data ISPU dari KLHK, data kasus kesehatan dari Kemenkes, dan data kebencanaan dari BNPB harus terintegrasi dalam satu sistem komando," katanya.

Azis juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) segera memperkuat koordinasi dan menerjunkan tim khusus ke wilayah yang terdampak parah.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan ketersediaan posko, layanan kesehatan, evakuasi, perlindungan sosial, dan kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi darurat.

Baca juga : Ichitan Salurkan Bantuan bagi Petugas, Relawan dan Masyarakat Terdampak Karhutla

Selain itu, Azis meminta pemerintah daerah memiliki protokol yang jelas untuk membatasi aktivitas warga, terutama anak-anak, ketika kualitas udara memburuk.

Ia juga mendorong KPPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa PAUD, TK, hingga SD apabila indeks standar pencemar udara (ISPU) telah masuk kategori tidak sehat.

"Penanganan karhutla harus mengedepankan keselamatan warga di samping upaya pemadaman titik api di lapangan. Negara harus hadir utuh menjamin keselamatan anak-anak dan orang tua kita di wilayah terdampak," ujar Azis.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.