RM.id Rakyat Merdeka - Presiden ke-7 RI Jokowi kembali angkat bicara mengenai polemik ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menduga, ada penumpang gelap di balik isu tersebut.
"Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik. Kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi, jadi ramai lagi," kata Jokowi, saat ditemui wartawan, di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).
Ia merasa, polemik ijazah Gibran merupakan bagian dari operasi politik untuk merusak citra. “Sekali lagi, ini operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang," tegasnya.
Ketika ditanya siapa yang disasarkan dalam operasi itu, Jokowi menyebut bisa sekaligus dirinya dan Gibran. “Ya dua-duanya bisa," imbuhnya.
Meski begitu, Jokowi mengaku tidak memusingkan berbagai tudingan yang dialamatkan kepada keluarganya. "Buat saya ya biasa saja," ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Baca juga : Dirut PLN Diganti, Listrik Jangan Blackout Lagi
Jokowi juga menanggapi wacana penggunaan hak angket DPR untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Ia memastikan, tidak akan mencampuri wacana tersebut.
"Itu hak konstitusional dari semua partai yang ada di DPR. Dari semua fraksi yang ada di DPR. Dan, itu hak konstitusi yang ada dalam konstitusi kita," kata Jokowi.
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus ikut bersuara. Ia menduga ada aktor politik di balik desakan agar DPR menggunakan hak angket untuk memakzulkan Gibran. Ia menilai, gerakan tersebut sarat kepentingan politik.
"Kan tujuannya pasti politik tertentu. Sangat kental aroma politisnya," kata Bestari, kepada wartawan, Jumat (16/10/2026).
Bestari meyakini, desakan untuk mengevaluasi posisi Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bukan sekadar muncul secara spontan. Ia menduga ada tokoh berpengaruh yang berada di balik gerakan tersebut.
Baca juga : Sehari Setelah OTT KPK, BNPB Ganti Kepala
"Kami sangat berkeyakinan ini gerakan politik yang tentu ada orang-orang besar di belakang itu. Kami sangat menduga bahwa ini gerakan politis dan ada orang-orang hebat di belakangnya," ujarnya.
Namun, Bestari tidak menyebutkan nama pihak yang dimaksud maupun bukti yang mendasari dugaannya. Ia menilai, gerakan tersebut berpotensi merenggangkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran serta memecah belah koalisi pemerintahan.
"Lambat laun akan terungkap. Tentu orang besar di belakang ini adalah mereka yang mabuk kekuasaan, yang ingin memecah belah antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran," ucapnya.
Bestari menegaskan, PSI akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia optimistis koalisi tersebut tetap solid dalam menjalankan mandat yang diberikan masyarakat.
"Sebagai pendukung awal pasangan Pak Prabowo-Gibran, kami melihat dan menduga hal seperti itu (ada upaya memecah belah). Dan koalisi Prabowo-Gibran akan terus solid menyelesaikan amanah dari apa yang disampaikan dalam kampanye lalu," pungkasnya.
Baca juga : Dipanggil KPK Kedua Kalinya, Nusron Mangkir Lagi
Pihak Istana sudah berkomentar mengenai polemik ijazah Gibran. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan, Gibran tak dapat dimakzulkan.
"Tidak bisa di-impeach," tegas Syahganda.
Ia menduga, polemik ijazah Gibran akan terus dibawa pihak tertentu baik ke jalur politik maupun jalur hukum. "Kita masih melihat, alurnya kan bisa ke politik, bisa kemudian ke hukum lainnya, dan lain-lain," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.