RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menunjukkan capaian positif di bidang ekonomi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, serta kenaikan upah buruh.
Syahganda menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten berada di atas 5 persen. Pada kuartal I-2026, pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 5,61 persen.
Menurutnya, capaian tersebut turut dipengaruhi belanja pemerintah pada awal tahun yang mendorong aktivitas sektor swasta.
“Kalau misalkan beberapa ekonom yang meragukan data 5,6 persen tadi, pemerintah sudah menjelaskan bahwa itu ada front loading, itu memang government spending di awal tahun itu besar-besaran sehingga memancing swasta dan lain-lain itu chip in dan itu memang menghasilkan 5,6 persen,” ujar Syahganda, Rabu (21/10/2026).
Baca juga : Presiden Gelontorkan 400 T untuk Nelayan & Petani
Ia mengatakan, keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan semata. Pemerintah juga perlu memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Menurut Syahganda, pemerintah mulai mengarahkan kebijakan ekonomi agar pertumbuhan berlangsung lebih inklusif. Salah satu indikator yang disorot adalah peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada September 2026 tercatat sebesar 108,85.
Syahganda menilai, peningkatan indikator tersebut mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dan perikanan.
Baca juga : Prabowo Nyalakan Mode Survival
Di sektor ketenagakerjaan, ia menyoroti kenaikan upah buruh rata-rata sebesar 6,5 persen selama dua tahun terakhir. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan upah sebelumnya yang disebut berada di kisaran 1 persen.
“Karena rata-rata kenaikan upah buruh udah dua tahun ya, 6,5 persen. Dulu berapa? Rata-rata 1 persen. Artinya ini ada shifting paradigm di mana Bapak Presiden itu pertumbuhan itu harus inklusif. Harus diarahkan kepada orang-orang yang di lapisan bawah,” terangnya.
Meski menyoroti sejumlah capaian, Syahganda mengakui masih ada tantangan ekonomi yang perlu ditangani. Salah satunya adalah penurunan jumlah masyarakat kelas menengah.
Ia menyebut sekitar 11 juta orang dari kelompok kelas menengah turun ke kelompok kelas menengah bawah. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian pemerintah dan masuk dalam fokus kebijakan pada 2027.
Baca juga : Golkar & PAN Kawal Sampai Tuntas Program Kerakyatan
Syahganda mengatakan, pemerintah berencana memperkuat sektor industri, termasuk industri otomotif, untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Langkah tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat kelas menengah yang membutuhkan peluang ekonomi lebih baik.
“Presiden akan masuk ke industri otomotif, tahun depan 2027 itu pasti penyerapan tenaga kerja untuk kelas menengah tadi yang komplain,” katanya.
Ia berharap pengembangan industri dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi berbagai kelompok masyarakat.
Syahganda menilai, arah kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti tekanan terhadap kelas menengah masih memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.