RM.id Rakyat Merdeka - Kelompok Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KEMAKI) Jawa Timur mendorong revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) untuk memperjelas batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi.
Kejelasan aturan dinilai penting agar penegakan hukum berjalan efektif, memiliki standar terukur, serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan dan pelaku usaha.
Koordinator KEMAKI, Atok, mengatakan salah satu hal yang perlu diperjelas dalam revisi tersebut adalah kewenangan aparat penegak hukum dalam menafsirkan kerugian negara.
Menurutnya, penerapan pasal terkait kerugian negara harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
Baca juga : Yusril Ungkap Alasan Luhut Usulkan Redefinisi Kerugian Negara
“Ini adalah poin yang paling krusial dan paling banyak dirasakan masyarakat di bawah. Di daerah, pasal kerugian negara perlu diterapkan secara cermat agar tidak menimbulkan ketakutan bagi kepala desa, kepala dinas, hingga pelaku usaha yang sedang menjalankan tugasnya,” kata Atok dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Ia menilai, proses penyelidikan dan pemeriksaan atas dugaan kerugian negara perlu disertai batasan serta mekanisme yang jelas.
Dengan demikian, persoalan administratif dapat dibedakan secara tepat dari perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Atok juga menyoroti pentingnya aturan yang dapat mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum.
Baca juga : Bertemu Luhut, Yusril Mau Revisi Definisi Korupsi
Karena itu, KEMAKI mendorong kejelasan mengenai kondisi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif dan perkara yang harus diproses melalui jalur pidana.
“Kami mendorong adanya batasan yang tegas dan aturan main yang jelas, kapan suatu kerugian administratif bisa masuk ranah pidana korupsi dan kapan cukup diselesaikan secara administratif melalui mekanisme pengawasan internal pemerintah atau instansi yang berwenang,” ujarnya.
KEMAKI mengusulkan agar pembaruan regulasi diarahkan pada penguatan kepastian hukum, pencegahan penyalahgunaan pasal, serta peningkatan kualitas penindakan korupsi.
Dengan begitu, pemberantasan korupsi diharapkan tetap berjalan tegas tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Baca juga : Luhut: Kerugian Negara Tetap Wajib Dipertanggungjawabkan dalam UU Tipikor
Organisasi tersebut juga meminta Kementerian Hukum serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengkaji usulan itu untuk dipertimbangkan dalam agenda legislasi nasional.
“Kami mendorong agar rumusan mengenai kejelasan batasan tersebut dapat dikaji dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha, birokrasi, serta efektivitas penindakan korupsi yang lebih tepat sasaran,” kata Atok.
KEMAKI turut menyatakan dukungan terhadap gagasan mengenai perlunya meninjau kembali posisi unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.
Penataan aturan diharapkan dapat memperkuat penindakan, memperjelas batas tanggung jawab administratif dan pidana, serta menjaga agar penegakan hukum berlangsung secara profesional, proporsional, dan akuntabel.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.