RM.id Rakyat Merdeka - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam penyidikan tersebut, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah memeriksa seorang saksi dari pihak swasta.
"Ada penyidikan baru (kasus MBG)," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Anang mengaku belum memperoleh informasi terperinci mengenai proyek pengadaan yang diduga menjadi objek perkara baru tersebut.
Dia juga belum mengetahui nomor surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan untuk menangani kasus tersebut.
Baca juga : Kasus Tambang Nikel Sultra, Kejagung Kembali Geledah 6 Kantor Perusahaan
Namun, Anang memastikan penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam rangkaian penyidikan baru itu.
"Nanti saya cek lagi, saya lupa lagi. Tapi yang jelas ada," imbuhnya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, pemeriksaan saksi dilakukan pada Rabu (28/10/2026).
Saksi berinisial YN dari PT ECS IJ diperiksa di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.
Kejagung Tangani Dua Klaster Perkara MBG
Sebelumnya, Kejagung telah mengusut dugaan korupsi tata kelola Program MBG periode 2025-2026 dalam dua klaster.
Baca juga : Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korporasi Kasus Tambang Nikel Sultra
Klaster pertama berkaitan dengan kelembagaan BGN yang ditangani JAM Pidsus.
Sementara klaster kedua menyangkut pengadaan motor listrik yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM Pidmil).
Untuk klaster pertama, perkara telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) atau memasuki tahap II.
Dalam klaster tersebut, Kejagung menetapkan enam orang sebagai tersangka.
Tiga di antaranya merupakan mantan petinggi BGN, yakni Dadan Hindayana (DH), Kepala BGN periode Agustus 2024–Juni 2026; Sony Sonjaya (SS), Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi periode 17 September 2024–Juni 2026; serta Lodewyk Pusung (LP), Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Lembaga periode 22 Oktober 2024-Juni 2026.
Baca juga : Kejagung Siap Hadapi Gugatan Junaedi Saibih soal Ganti Rugi Rp 100,28 Miliar
Tersangka lainnya adalah Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, serta dua pihak swasta, yakni Glory Harimas Sihombing (GH) dan Asep Yusuf Somantri (AYS).
Sementara itu, pada klaster kedua terkait pengadaan motor listrik, Kejagung menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satunya Kolonel (Cpl) Budi Utomo (BU), selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) dan PT ASE; GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AA, Direktur PT ASE; serta YY, Direktur PT YAT.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.