RM.id Rakyat Merdeka - Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang menjerat jajaran direksi dan komisaris PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2025.
Penyidik saat ini masih mendalami pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penyidik telah memeriksa 38 saksi dalam perkara tersebut.
Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, termasuk dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta barang bukti elektronik (BBE).
Baca juga : Kejagung Buka Penyidikan Baru Dugaan Korupsi Program MBG
"Hasil dari pemeriksaan saksi-saksi dan juga hasil pemeriksaan barang bukti yang terkait, maka kemudian ditetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi. Untuk saat ini baru korporasinya," ucap Anang kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Anang menegaskan, proses penyidikan masih terus berjalan. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan penyidik menetapkan pihak lain sebagai tersangka, termasuk jajaran pengurus perusahaan, apabila ditemukan bukti yang cukup.
"Dan ke depan, proses penyidikan tetap berlanjut, bukan tidak mungkin nanti ke depannya akan kepada pihak-pihak yang menurut penyidik bisa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana," tegasnya.
Dalam perkara ini, PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meski masa izin operasionalnya telah berakhir pada 2014. Aktivitas pertambangan tersebut disebut masih berlangsung hingga 2025.
Baca juga : Kasus Tambang Nikel Sultra, Kejagung Kembali Geledah 6 Kantor Perusahaan
"PT BSJ ini sudah melakukan kegiatan penambangan nikel walaupun masa izinnya sudah berakhir di tahun 2014, tapi tetap melakukan kegiatan penambangan," kata Anang.
Menurut Anang, PT BSJ dikelola Arif Kurniawan yang juga merupakan beneficial owner atau pemilik manfaat perusahaan. Arif diduga turut menerima keuntungan dari aktivitas penambangan tersebut.
Dalam proses penyidikan, tim Kejagung juga melakukan penggeledahan di enam lokasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi.
Lokasi tersebut meliputi kantor PT AMI di Kendari, kantor PT AMI di lokasi tambang di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT KAA di Kabupaten Konawe Utara, kantor PT AMI di Kota Kendari, kantor PT AMI di Kabupaten Buton Tengah, serta kantor PT AMID di Kabupaten Buton Tengah.
Baca juga : Kejagung Tetapkan PT BSJ Tersangka Korporasi Kasus Tambang Nikel Sultra
Atas dugaan tindak pidana tersebut, PT BSJ disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Subsider, Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Selain itu, terdapat sangkaan alternatif berupa Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Tipikor serta Pasal 606 ayat (1) juncto Pasal 49 KUHP.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.