RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara.
Terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi yang terdiri atas dua kantor dan empat rumah terkait perkara yang telah menjerat delapan tersangka tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan para pihak dalam proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
"Enam lokasi tersebut yaitu Kantor Satker Wilayah I dan Kantor Satker Wilayah II BBPJN Sumut. Dua rumah pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, kemudian satu rumah mantan Kadis PU Sumut, serta satu rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut," kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Baca juga : Kasus Tambang Nikel Sultra, Kejagung Kembali Geledah 6 Kantor Perusahaan
Penggeledahan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni pada Senin dan Selasa, 9-10 November 2026. Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik (BBE) dan dokumen.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka merupakan pejabat di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara yang diduga menerima aliran suap hingga Rp 8,3 miliar terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan.
Pada Kamis (22/10/2026), KPK menahan tujuh tersangka. Mereka adalah Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja (SCH) selaku Kepala BBPJN Sumut periode 2024-2025; Dicky Erlangga (DE) selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I BBPJN Sumut periode 2023-2025; Rahmad Parulian (RP) selaku Kasatker PJN Wilayah I BBPJN Sumut periode 2021-2023; serta Munson Ponter Paulus Hutauruk (MP) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut periode 2021-2023.
Tersangka lainnya yakni Faisal (FS) selaku PPK 1.1 Satker Wilayah I BBPJN Sumut periode 2023-2025; Heri Handoko (HH) selaku PPK 1.2 Satker Wilayah I BBPJN Sumut periode 2023-2025; T. Rahmatsyah Putra (TRP) alias Dadam selaku Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut periode 2023-2024; serta Manaek Manalu (MM) selaku PPK 2.2 Satker Wilayah II BBPJN Sumut periode 2023-2025.
Baca juga : Wamenhaj Pulihkan Trauma Para Santri HQ Sukoharjo
Sementara itu, Dicky Erlangga tidak hadir dalam pemeriksaan pada Kamis (22/10/2026), sehingga pemeriksaannya dijadwalkan ulang.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK saat itu, Achmad Taufik Husein mengungkapkan, para tersangka diduga menerima commitment fee dari pengusaha pemenang proyek jalan di Sumatera Utara.
Besaran imbalan tersebut ditentukan berdasarkan jenjang jabatan, dengan total mencapai Rp 8,3 miliar.
Rinciannya, Kepala BBPJN Sumut diduga menerima 4 persen, Kasatker PJN Sumut 4 persen, PPK BBPJN Sumut 1-1,5 persen, Bendahara BBPJN Sumut 0,5 persen, dan Pokja BBPJN Sumut 0,5 persen.
Baca juga : Korupsi Tambang PT CCM, Kejagung Geledah Hotel Milik 2 Mantan Bupati Nunukan
Pemberian uang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak di lingkungan BBPJN Sumut, baik melalui transfer maupun tunai.
Bahkan, penyedia jasa yang tidak memberikan fee berisiko tidak lagi mendapatkan proyek di lingkungan BBPJN Sumut.
Taufik juga membeberkan rincian uang yang diduga diterima masing-masing tersangka.
Stanley Cicero menerima Rp 300 juta, Dicky Erlangga Rp 1,77 miliar, Rahmad Parulian Rp 450 juta, Faisal Rp 290 juta, Heri Handoko Rp 270 juta, T. Rahmatsyah Putra Rp 3,49 miliar, Manaek Manalu Rp 1,25 miliar, dan Munson Hutauruk Rp 550 juta. Dengan demikian, total dugaan uang yang diterima kedelapan tersangka mencapai Rp 8,3 miliar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.