BREAKING NEWS
 

APTISI Minta Kemendagri Perjelas Aturan PBB Kampus Nirlaba

Reporter : KHOIRUL UMAM
Editor : BAMBANG TRISMAWAN
Rabu, 18 November 2026 21:57 WIB
APTISI meminta Kemendagri memperjelas aturan PBB-P2 bagi lahan dan bangunan kampus swasta yang digunakan untuk pendidikan nirlaba.

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah terkait pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi aset perguruan tinggi swasta (PTS) yang digunakan untuk kegiatan pendidikan nirlaba. Langkah tersebut dinilai perlu untuk menyamakan pemahaman pemerintah daerah dalam menerapkan ketentuan perpajakan.

Ketua Umum APTISI Budi Djatmiko mengatakan, masih adanya penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 terhadap aset pendidikan nirlaba di sejumlah daerah perlu mendapat perhatian pemerintah pusat. Padahal, Pasal 38 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) mengatur pengecualian PBB-P2 atas bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang pendidikan dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

"Kami tidak sedang meminta keringanan atau subsidi pajak. Kami meminta pemerintah menegakkan ketentuan undang-undang yang sudah ada. Fasilitas pendidikan nirlaba bukan objek PBB-P2," tegas Budi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Baca juga : Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Ia menjelaskan, penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta juga berlandaskan prinsip nirlaba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kelebihan dana dari penyelenggaraan pendidikan harus digunakan kembali untuk meningkatkan mutu pendidikan serta mengembangkan sarana dan prasarana kampus, bukan dibagikan sebagai keuntungan pribadi. Prinsip serupa berlaku bagi yayasan sebagai badan hukum nirlaba.

Adsense

Menurut Budi, PTS memiliki peran dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan membantu pemerintah menjalankan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, kebijakan perpajakan daerah diharapkan tidak menambah beban operasional lembaga pendidikan. Ia juga merujuk pembahasan di Komisi X DPR melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 19 Februari 2025 dan 14 April 2026 yang turut membahas penyelesaian regulasi terkait pembebasan beban PBB bagi penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat.

Atas dasar itu, APTISI mengajukan empat usulan kepada Mendagri. Pertama, menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar memiliki pemahaman seragam mengenai pengecualian PBB-P2 bagi aset pendidikan nirlaba. Kedua, meminta pemerintah daerah meninjau dan membatalkan SPPT PBB-P2 yang telah diterbitkan terhadap aset yang memenuhi kriteria bukan objek pajak, termasuk menyelesaikan pencatatan piutang pajak yang timbul sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga : BPSDM Kemendagri Perkuat Layanan Melalui Forum Diseminasi Inovasi

Ketiga, APTISI mengusulkan mekanisme verifikasi status nirlaba yang sederhana dan berlaku secara nasional. Pembuktian dapat menggunakan akta pendirian yayasan dan pengesahan Kementerian Hukum, izin operasional penyelenggaraan pendidikan, serta surat pernyataan bahwa aset digunakan untuk kegiatan pendidikan. Keempat, pemerintah daerah diminta menghentikan tindakan penagihan koersif terhadap kampus dan sekolah swasta atas tagihan PBB-P2 yang status hukumnya masih perlu diverifikasi, seperti pemblokiran rekening, pemasangan stiker penunggak pajak, dan surat teguran paksa.

Budi berharap pemerintah pusat dan daerah dapat membangun kesamaan pemahaman dalam menerapkan ketentuan tersebut. Menurutnya, kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten diperlukan agar perguruan tinggi swasta dapat lebih fokus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

"Jangan sampai kebijakan perpajakan justru membebani lembaga yang selama ini ikut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penerapan pajak tetap sejalan dengan ketentuan undang-undang," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense