Genjot PAD, Kemendagri Minta Pemda Petakan Potensi Pajak Daerah

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) tidak sekadar mengejar target penerimaan pajak, tetapi juga menggali potensi pajak dan retribusi yang selama ini belum tergarap optimal.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kemendagri, Teguh Narutomo, mengatakan penguatan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjadi salah satu kunci untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Hal itu disampaikan Teguh saat membuka Rapat Inventarisasi dan Asistensi Perhitungan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Sosialisasi Kebijakan Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) se-Sulawesi.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam arahannya, Teguh menegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab membutuhkan fondasi pembiayaan yang kuat.

Baca juga : Kemendagri Dorong Split Payment untuk Optimalkan Pajak Daerah

Namun, kemandirian fiskal daerah masih menghadapi tantangan. Pasalnya, kontribusi PDRD sebagai salah satu komponen utama PAD belum seimbang dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

"Selama bertahun-tahun, ada fenomena unik di mana realisasi penerimaan pajak daerah kita hampir selalu mencapai target, bahkan terlampaui jauh dari target. Namun di sisi lain, tax ratio daerah kita cenderung masih sangat rendah," ujar Teguh.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak belum tentu mencerminkan optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah.

Karena itu, Pemda perlu memperkuat inventarisasi dan perhitungan potensi pajak serta retribusi agar sumber-sumber penerimaan yang belum tergarap dapat diidentifikasi dan dioptimalkan.

Teguh menekankan pentingnya penyusunan basis data potensi PDRD yang akurat, lengkap, dan terintegrasi.

Basis data tersebut diperlukan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang lebih efektif dan efisien.

Baca juga : Kemendagri Minta Pemda Tindak Lanjuti Temuan KPK

"Dengan adanya basis data ini, pemerintah dapat melakukan analisis potensi pajak dan retribusi yang ada di daerah tersebut. Selain itu, basis data ini juga dapat membantu dalam perencanaan kebijakan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan efisien," jelasnya.

Teguh mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam optimalisasi penerimaan daerah.

Di antaranya keterbatasan data, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta belum optimalnya sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Melalui penguatan basis data yang komprehensif, Pemda diharapkan mampu mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan potensial sekaligus menyusun strategi peningkatan PAD secara lebih terukur.

Selain membahas pemetaan potensi PDRD, forum tersebut juga menyoroti penguatan mekanisme penerimaan setoran dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.

Teguh menegaskan pentingnya sinergi antara Pemda dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

Baca juga : BSKDN Petakan Isu Strategis 2027, Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, mudah, transparan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Integrasi data pertanahan dan perpajakan ini didukung melalui pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP)," ungkapnya.

Selain integrasi data, sosialisasi tersebut juga membahas pemanfaatan sistem elektronik serta penerapan standar waktu pemeriksaan dokumen dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Menurut Teguh, pembenahan sistem administrasi dan pelayanan perpajakan daerah menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan penerimaan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Dia berharap, forum tersebut tidak hanya menjadi sarana koordinasi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam pemetaan potensi PDRD dan perbaikan kualitas pelayanan pertanahan serta perpajakan daerah.

"Gunakanlah forum ini sebagai forum untuk pemetaan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya optimalisasi PAD, serta perbaikan kualitas pelayanan pertanahan di daerah," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.