RM.id Rakyat Merdeka -
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat meminta agar wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dikeluarkan dari penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Permintaan tersebut telah disampaikan Jumhur melalui surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Menurut Jumhur, peninjauan ulang ini penting dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, serta keberlanjutan fungsi ekosistem. TNUK merupakan habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus), satwa berstatus kritis (critically endangered) dengan populasi liar kurang dari 50 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.
Baca juga : Kementerian ESDM Tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon Bukan Wilayah Pertambangan
"Mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan, agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan badak bercula satu itu," ujar Jumhur saat memberi sambutan pada Hari Pohon Se-Dunia, Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan bahwa perlindungan badak jawa harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya. Aktivitas pertambangan dinilai berpotensi menimbulkan tekanan melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan peningkatan aktivitas manusia. Meski belum ada kegiatan tambang maupun bukti pengukuran dampak langsung di lokasi WUP tersebut, potensi risiko tetap perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Dalam suratnya, Jumhur mendorong agar bagian WUP di perairan sekitar TNUK yang terbukti tidak sesuai ketentuan perlindungan lingkungan atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis dikeluarkan. Jika diperlukan, verifikasi spasial dan ekologis dapat dilakukan secara terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait, sementara tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditahan hingga evaluasi rampung. Kementerian LH juga menyatakan siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis.
Baca juga : ESDM Luruskan Isu Tambang di Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Ini 4 Faktanya
Terkait kabar yang mengaitkan rencana penambangan emas di kawasan tersebut dengan Hashim Djojohadikusumo, Jumhur membantahnya. Ia menyebut adik kandung Presiden itu justru dikenal sebagai pencinta dan pelindung satwa liar yang bahkan menggunakan dana pribadinya.
Jumhur juga menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup satwa yang menjadi warisan dunia.
"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," tegasnya.
Baca juga : Anggota Komisi IV DPR Tanggapi Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.