Dark/Light Mode

ESDM Luruskan Isu Tambang di Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Ini 4 Faktanya

Rabu, 18 November 2026 08:41 WIB
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia (Foto: IG Dwi Anggia)
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia (Foto: IG Dwi Anggia)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluruskan informasi mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) di Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026.

Penetapan tersebut menjadi perhatian karena lokasinya disebut berada di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, penetapan wilayah pertambangan tidak serta-merta menjadi izin untuk melakukan kegiatan penambangan. Berikut 4 hal yang perlu diketahui terkait hal tersebut, sebagaimana disampaikan Dwi Anggia melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (18/11/2026).

1. Wilayah Pertambangan Bukan di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

Baca juga : Mineral Kritis Dibidik Jadi Produk Teknologi Tinggi

Wilayah yang ditetapkan merupakan sebagian perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), bukan termasuk kawasan taman nasional. 

Penetapan tersebut memiliki dasar historis, berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten sejak 2013 dan telah tercantum dalam sejumlah keputusan sebelumnya.

2. Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan Bukan Izin Menambang

ESDM menegaskan, penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tidak berarti kegiatan penambangan sudah dapat dilakukan.

Baca juga : ASEAN Sepakati Deklarasi Mineral Kritis, Indonesia Perkuat Rantai Pasok Kawasan

WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional.

3. Belum Ada Izin Pertambangan yang Diterbitkan

Hingga saat ini, belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di wilayah perairan yang dimaksud maupun di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

4. Kegiatan Pertambangan Harus Memenuhi Sejumlah Persyaratan

Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan, terdapat ada sejumlah tahapan dan persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca juga : Jelang KTT ASEAN, Bahlil Siap Teken MoU ASEAN Power Grid

Persyaratan tersebut meliputi kesesuaian tata ruang, ketentuan zonasi wilayah pesisir dan laut, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

ESDM menyatakan berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara berjalan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.