Dark/Light Mode

Anggota Komisi IV DPR Tanggapi Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Selasa, 17 November 2026 21:20 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita. Dok. DPR
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita. Dok. DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita menanggapi wacana pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.

Sonny meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif berbasis ilmu pengetahuan sebelum mengambil keputusan. Kajian tersebut harus didukung data akurat dan dibuka secara transparan kepada publik.

Menurutnya, rencana pembangunan habitat kedua bagi badak Jawa dapat menjadi salah satu langkah mitigasi risiko kepunahan. Namun, keselamatan satwa langka tersebut dan kelestarian ekosistem harus menjadi pertimbangan utama.

"Badak Jawa saat ini hanya hidup liar di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Karena seluruh populasinya terkonsentrasi di satu kawasan, kekhawatiran terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas Gunung Anak Krakatau memang patut dipahami," ujar Sonny di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menilai gagasan membangun habitat kedua perlu dilihat sebagai langkah mitigasi risiko kepunahan. Meski demikian, rencana tersebut harus melalui proses kajian yang matang.

Baca juga : Sonny T Danaparamita Kenalkan Teba Modern untuk Olah Sampah Organik

"Kesalahan dalam mengambil keputusan dapat berakibat fatal bagi spesies yang populasinya sudah sangat terbatas ini," tegas politisi PDI Perjuangan ini.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur III yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo itu juga meminta Kementerian Kehutanan menjelaskan kondisi terkini perlindungan badak Jawa secara terbuka. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyebut pemindahan tersebut masih sebatas wacana. Masyarakat perlu mengetahui langkah konkret yang telah dan sedang dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup satwa tersebut di habitat aslinya.

"Kementerian Kehutanan harus membuka kondisi terkini populasi Badak Jawa, pengamanan kawasan, penanganan perburuan liar, ancaman penyakit, pemulihan habitat, hingga kesiapan menghadapi bencana. Negara harus menunjukkan kerja konservasinya secara nyata dan terukur," katanya.

Sonny juga mengingatkan bahwa karakteristik ekosistem Alas Purwo dan Ujung Kulon berbeda. Keduanya memiliki kondisi geografis, vegetasi, iklim, serta karakter lingkungan yang tidak sama.

Karena itu, menurutnya, tidak bisa diasumsikan badak Jawa otomatis mampu hidup dan berkembang biak di Alas Purwo hanya karena kedua kawasan tersebut berada di Pulau Jawa.

Baca juga : Pasokan Terpantau Lancar & Harga Beras Terkendali

Pemerintah, kata dia, perlu mengkaji ketersediaan pakan, sumber air, daya dukung kawasan, risiko penyakit, keamanan habitat, hingga peluang perkembangbiakan badak Jawa di lingkungan baru.

Selain aspek ekologis, Sonny mengingatkan agar rencana konservasi tidak dikendalikan oleh kepentingan investor. Menurutnya, dukungan pendanaan memang diperlukan, tetapi tidak boleh mendahului kepastian kelayakan habitat dan keselamatan satwa.

Ia meminta proses kajian dan pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan ahli konservasi, akademisi, pemerintah daerah, masyarakat sekitar kawasan, serta organisasi lingkungan.

Sonny juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon. Pengembangan habitat kedua di Alas Purwo, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perlindungan kawasan konservasi yang selama ini menjadi habitat badak Jawa.

"Saya meminta jaminan yang jelas. Ujung Kulon harus tetap menjadi kawasan konservasi yang utuh. Tidak boleh ada penurunan status, perubahan fungsi, pelepasan kawasan, maupun pembukaan ruang bagi pertambangan dan kepentingan ekstraktif lainnya," ujarnya.

Baca juga : Christiany Minta Pemangkasan Subsidi Energi Diikuti Akurasi Data Distribusi

Ia mengingatkan pemerintah agar belajar dari pengalaman perubahan fungsi kawasan hutan yang berujung pada persoalan sosial, ekonomi, dan ekologis. Salah satu contoh yang disorotnya adalah kawasan Gunung Tumpang Pitu di Banyuwangi.

Sonny menyebut kawasan tersebut sebelumnya berstatus hutan lindung, kemudian berubah menjadi hutan produksi dan pada akhirnya menjadi kawasan pertambangan terbuka.

Menurut Sonny, pengalaman tersebut harus menjadi pelajaran agar perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan pengawasan ketat serta mempertimbangkan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Untuk itu, ia meminta pemerintah melibatkan lembaga penelitian, akademisi, pegiat lingkungan, dan organisasi yang bergerak dalam perlindungan satwa dalam mengkaji rencana habitat kedua badak Jawa.

Sonny menegaskan, pengembangan habitat kedua tetap dapat dipertimbangkan melalui kajian serius dan berbasis ilmu pengetahuan. Namun, keselamatan badak Jawa dan keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.