BREAKING NEWS
 

KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Eks Pejabat abea Cukai Ahmad Dedi

Reporter : MOEHAMMAD WAHYUDIN
Editor : OKTAVIAN SURYA DEWANGGA
Kamis, 19 November 2026 11:24 WIB
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Foto: Oktavian/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan upaya jemput paksa terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Ahmad Dedi, yang telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Langkah tersebut dipertimbangkan karena Ahmad Dedi sudah dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik tengah menganalisis alasan ketidakhadiran Ahmad Dedi.

KPK bahkan berencana melakukan pengecekan langsung untuk memastikan kebenaran alasan sakit yang disampaikan.

"Jangan sampai kemudian ini juga menjadi modus bagi yang bersangkutan untuk menunda-nunda proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK," tegas Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026) malam.

Budi menyebutkan, seluruh alasan yang disampaikan Ahmad Dedi akan menjadi bahan pertimbangan penyidik, termasuk kemungkinan penerbitan surat perintah membawa.

Baca juga : KPK Imbau Eks Pejabat Bea Cukai Kooperatif Penuhi Panggilan Pemeriksaan

"Alasan-alasan dari yang bersangkutan semuanya dipertimbangkan, termasuk apakah nanti KPK akan menerbitkan surat perintah membawa kepada yang bersangkutan, tentu semuanya masuk di dalam analisis dan pertimbangan oleh penyidik," ujarnya.

Karena itu, KPK mengimbau Ahmad Dedi agar kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Kehadirannya diperlukan agar penyidik memperoleh keterangan secara utuh untuk melengkapi bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya.

KPK sebelumnya telah memeriksa Ahmad Dedi ketika menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum.

Setelah itu, penyidik melayangkan dua kali panggilan pemeriksaan, baik dalam kapasitasnya sebagai saksi maupun tersangka.

Pada panggilan pertama, Ahmad Dedi melalui penasihat hukumnya menyampaikan surat keterangan dengan alasan sakit.

Adsense

Menindaklanjuti hal tersebut, tim KPK melakukan pengecekan terhadap alasan ketidakhadirannya. Namun, KPK mengaku belum memperoleh konfirmasi yang meyakinkan bahwa Ahmad Dedi benar-benar sakit.

Baca juga : Mantan Pejabat Bea Cukai Divonis 6 dan 7 Tahun Bui

Penyidik juga belum menerima laporan maupun konfirmasi mengenai kondisi tersebut, baik dari pihak keluarga maupun kuasa hukumnya.

Selain itu, Ahmad Dedi telah dicegah bepergian ke luar negeri atas permintaan KPK. Pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pencegahan terhadap Ahmad Dedi pada 23 Oktober 2026.

"Bahwa benar KPK sudah mengajukan permohonan pencegahan atas nama Ahmad Dedi pada tanggal 23 Oktober 2026," kata Hendarsam saat dihubungi wartawan, Sabtu (31/10/2026).

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Ditjen Imigrasi langsung menerbitkan keputusan pencegahan. Nama Ahmad Dedi pun telah masuk dalam daftar pencegahan selama enam bulan ke depan.

"Terkait kasus korupsi pada Ditjen Bea dan Cukai periode 2025 dan 2026. Berlaku hingga 23 April 2027," lanjutnya.

Baca juga : Mantan Pejabat Bea Cukai Divonis 9 Tahun Penjara

Sebelumnya, KPK mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai. Dalam pengembangan tersebut, KPK menerbitkan sprindik yang menetapkan dua tersangka baru.

"Pertama, saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai, yang telah dilakukan penahanan oleh penyidik pada Agustus 2026 lalu. Kedua, saudara AD yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka per September 2026," ungkap Budi, Jumat (30/10/2026).

Dengan penetapan tersebut, KPK telah menetapkan total sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Proses penyidikan masih terus berjalan.

Budi menambahkan, KPK mengimbau seluruh pihak yang terkait dengan perkara ini, baik tersangka, saksi, maupun pihak lainnya, agar bersikap kooperatif dan memenuhi setiap panggilan pemeriksaan penyidik.

"Karena pada prinsipnya, pemeriksaan dan permintaan keterangan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk membantu proses pengungkapan perkara secara komprehensif," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense