RM.id Rakyat Merdeka - Penyidikan kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus dikembangkan. Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten, untuk mencari barang bukti (barbuk) tambahan.
Penggeledahan lanjutan tersebut membuat ekspose perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Agung (Kejagung) tertunda. Yang semula dijadwalkan Jumat (20/11/2026), digeser ke pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penyidik masih bekerja di lapangan. Karena itu, hasil penggeledahan belum dapat disampaikan secara utuh.
"Saat ini tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).
Baca juga : Ditegaskan Menteri Kehutanan, Tak Boleh Ada Kegiatan Tambang di Ujung Kulon
Ia belum memastikan tanggal pelaksanaan ekspose yang baru. Namun, agenda pembahasan perkara bersama jaksa dipastikan bergeser ke pekan depan. "Ekspose (kasus dugaan makar) dengan JPU ditunda minggu depan," ucapnya.
Penggeledahan di Bogor dan Tangerang merupakan bagian dari pengembangan penyidikan setelah Bareskrim menggelar perkara secara internal, Kamis (19/11/2026). Gelar perkara tersebut melibatkan unsur pengawasan dan penegakan disiplin internal Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta ahli hukum.
Susatyo mengatakan, pelibatan berbagai unsur itu dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujarnya.
Baca juga : IHSG 5.000, Konsekuensi Reformasi
Setelah seluruh rangkaian penyidikan dinilai lengkap, Bareskrim akan menggelar ekspose bersama JPU. Hingga Jumat (20/11/2026), Kejagung mengaku menerima pemberitahuan resmi mengenai jadwal terbaru.
"Sampai saat ini belum ada info atau surat pemberitahuan," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna, Jumat (20/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan, hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar semakin terang. Salah satu perkembangannya ditandai dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
"Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata," kata Yusril, dalam keterangannya, dikutip Jumat (20/11/2026).
Baca juga : Trump-Jinping-Putin Semeja di KTT APEC, Prabowo: Mereka Tentukan Arah Masa Depan Dunia
Meski begitu, Yusril mengingatkan penyidik agar tidak terburu-buru menetapkan tersangka. Penetapan tersebut harus didasarkan pada kecukupan alat bukti, termasuk dengan mengungkap tujuan dan motif di balik penyadapan terhadap Presiden.
Menurutnya, dalam KUHP Nasional, makar tidak hanya dilihat dari perbuatan yang telah selesai dilakukan. Rangkaian perbuatannya juga mencakup pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. "Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai," ujarnya.
Sebelumnya, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mendapatkan bukti tambahan terkait dugaan makar. Salah satunya menggeledah rumah milik Irjen Pol EHS di kawasan Cipete, Jakarta, Selasa malam (17/11/2026). Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko untuk merencanakan aksi makar.
Kasus dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Meski telah naik ke tahap penyidikan, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.