RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menaruh perhatian terhadap gelaran Pilkada 2020. Buktinya, mantan Wali Kota Bandung ini berencana mengadakan rapat dengan sejumlah pemangku kepentingan di bidang kepemiluan untuk membicarakan pilkada dalam waktu dekat ini.
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan, rapat antara dirinya dengan KPUD Provinsi, Kabupaten/Kota di Jabar serta sejumlah pemda itu akan membicarakan teknis dan persiapan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19. Maklum saja, ada 8 daerah di Jabar akan mengikuti pilkada serentak.
“Saya mengharapkan bagaimana 8 daerah akan menggelar pilkada ini, indeks demokrasinya tinggi. Tapi tetap dalam melaksanakan proses pilkada menerapkan protokol kesehatan,” ujar Kang Emil saat jumpa pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, kemarin.
Baca juga : Kang Emil: KAI Sudah Mantap Hadapi Adaptasi Kebiasaan Baru
Emil menjanjikan rapat akan digelar minggu ini. Rapat sengaja dipercepat karena KPU, pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan pilkada akan dimulai lagi 15 Juni dan hari pencoblosan digelar pada 9 Desember 2020.
“Pilkada ini memang cukup menyita perhatian. Bukan semata karena nyoblosnya pada Desember 2020 nanti, tapi proses dilakukannya sebelum pencoblosan seperti apa di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Dia mengatakan, 8 daerah di Jabar yang akan menggelar pilkada adalah Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, K¬abupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran dan Kota Depok. Rata-rata daerah itu masuk pada level biru.
Baca juga : Marko Simic Berharap Pensiun di Persija Jakarta
Level biru maksudnya masuk dalam kategori untuk menerapkan The New Normal atau dikenal dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). “Kita bisa mencari cara aman dalam berdemokrasi tapi memperhatikan prokol kesehatan,” tandasnya.
Ketua KPUD Kota Depok Nana Shobarna membenarkan tahapan pilkada rencananya dimulai 15 Juni 2020. Untuk menjalankannya tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Khusus di Kota Depok, sebut Nana, tahapan sempat tertunda dan akan dimulai lagi 15 Juni itu meliputi pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS, pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
Baca juga : Kepala BP2MI Nyatakan Perang Terhadap Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal
“Kami tidak ada verifikasi faktual dukungan perseorangan karena memang tidak ada yang mendaftar,”ujarnya.
Pihaknya akan segera melakukan persiapan. Termasuk, mengkaji kemungkinan penambahan anggaran, karena kebutuhan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada.
“Kami akan segera mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat serta menyiapkan sumber daya manusia (SDM), dan mengaktifkan kembali fungsi badan adhoc. Selain itu, kami akan mengintensifkan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, terkait persiapan untuk melanjutkan tahapan pilkada dalam waktu dekat,” tandasnya. [SSL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.