Sebelumnya
Tim tersebut menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait permasalahan sistemik yang dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan Covid-19.
"Tim tersebut juga bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya melakukan pendampingan terkait refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang dilakukan kementerian atau lembaga serta melakukan pendampingan dalam proses PBJ di masa darurat," tutur Lili.
Baca juga : Bantu Putus Penularan Covid-19, Peran Ibu-Ibu Kudu Pol!
Dia menjelaskan, hingga 7 Agustus 2020, Jaga Bansos sudah menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos di 243 pemda. Rinciannya, 224 pemerintah kabupaten atau kota dan 19 pemerintah provinsi. Laporan terbanyak, yakni 369 laporan, masyarakat tidak menerima bansos. Padahal, mereka sudah mendaftar sebagai penerima bansos.
"Ini telah KPK teruskan kepada pemda atau kementerian dan lembaga terkait untuk segera ditindaklanjuti," tuturnya.
Baca juga : Tekan Laju Penyebaran Covid-19, Pemerintah Perlu Hapus Tarif Produk Farmasi
Sebanyak 375 dari 894 keluhan sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah. Semenrara 207 laporan yang masih ditindaklanjuti. "Kemudian selebihnya masih dalam proses konfirmasi dan verifikasi kelengkapan informasi atau data laporan kepada pelapor," tandas Lili. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.