Sebelumnya
Direktur Jenderal Informasi & Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong berpendapat disinformasi politik menyebabkan menurunnya praktik demokrasi di Indonesia.
Diakui Usman menjelang pemilu disinformasi politik cenderung meningkat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019. Untuk mengatasi hal itu, Usman mengungkapkan, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif, korektif hingga represif.
Baca juga : Bantu Petani, Delta Giri Buat Aplikasi Cek Hama Tanaman
Langkah preventif, tambah dia, dilakukan dalam bentuk upaya meningkatkan literasi digital masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kritis terhadap informasi di media sosial sebelum disebar.
Pada 2023, ungkap dia, pemerintah menargetkan peningkatan literasi digital terhadap 25 juta masyarakat. Pada langkah korektif, tambah Usman, pihaknya memakai teknologi AI untuk menjaring konten-konten negatif di media sosial. Selain itu juga patroli siber untuk mengawasi medsos 24 jam untuk mengidentifikasi hoax.
Baca juga : Pemilu 2024: Keterwakilan Perempuan Rendah, Perlu Terobosan
Sedangkan pada mekanisme represif, tambah Usman, melibatkan para praktisi hukum untuk menyikapi konten-konten hoaks yang ditemukan.
"Perlu kolaborasi semua pihak untuk perang besar melawan hoaks politik sehingga kita bisa menjaga kualitas demokrasi kita," ujar Usman.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.