RM.id Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (6/6). Bamsoet datang untuk menyampaikan undangan Silaturahmi Kebangsaan MPR.
Bamsoet menerangkan, dalam pertemuan itu, Haedar mendukung wacana pengkajian ulang UUD NRI 1945, termasuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Diperlukan kajian seksama, menyeluruh, terbuka serta adanya naskah akademik yang sahih sebelum diputuskan melakukan amandemen UUD NRI 1945 yang telah menjalani empat kali perubahan.
Baca juga : Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Seharusnya Democracy is King, Bukan Cash is King
"Pak Haedar mengapresiasi sikap Ketua MPR ke-11 Amien Rais yang menyatakan menyesal dan meminta maaf atas amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Yang salah satu hasil amandemen mengubah sistem politik dan sistem demokrasi dari perwakilan menjadi pemilihan langsung," ujar Bamsoet, usai bertemu Haedar.
Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, Muhammadiyah menilai terdapat kesalahan arah pada amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Amandemen yang awalnya hanya ditujukan untuk membatasi masa jabatan presiden, pada akhirnya merembet hingga menurunkan fungsi MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi hingga liberalisasi pasal-pasal sistem politik, demokrasi, ekonomi, HAM dan halauan negara.
Baca juga : Bertemu Pemred Media, Pansel Serap Masukan Soal Capim KPK
"Muhammadiyah menegaskan harus ada sejumlah perbaikan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan. Muhammadiyah juga sepakat jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Terkait dengan sistem politik dan demokrasi, hal tersebut harus dibahas secara cermat oleh para stakeholder bangsa," kata Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini berharap, PP Muhammadiyah dapat memberikan catatan terkait persoalan kebangsaan beserta solusinya saat Silaturahmi Kebangsaan dengan pimpinan MPR nanti. Termasuk memberikan rekomendasi untuk disampaikan kepada pimpinan MPR periode 2024-2029.
Baca juga : Ardindo Mau Gelar Munas, Bamsoet Dorong Peningkatan Iklim Usaha Nasional
"Kita harapkan Silaturahmi Kebangsaan yang telah dilakukan di awal masa jabatan pimpinan MPR periode 2019-2024 dan saat ini sebelum akhir masa jabatan pimpinan MPR, bisa menjadi semacam role model dan tradisi politik baru di Indonesia. Yaitu, para pemimpin bangsa mau mengedepankan silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan serta menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa melalui forum silaturahmi," pungkas Bamsoet.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.