RM.id Rakyat Merdeka - Pengamat Politik Hendri Satrio (Hensat) berpandangan, salah satu yang berpeluang besar memimpin serta membangun DPD adalah Wakil Ketua DPD RI 2019-2024 Sultan B Najamudin.
"Sultan memiliki semua persyaratan untuk bisa menjadi Ketua DPD RI, dia masih muda punya pengalaman sebagai pimpinan DPD, dan juga memiliki visi misi membangun yang baik, bukan saja untuk kebaikan DPD tapi kebaikan rakyat juga," ucap Hensat saat dihubungi wartawan, Rabu (17/7/24).
Saat ini, lanjut Hensat, tinggal anggota DPD yang lain terutama yang masih baru baru membuka hati dan pikiran untuk menerima anak muda memimpin di DPD. "Jadi peluangnya sangat mungkin," tegasnya.
Baca juga : Pengamat UI: Rano Karno Dampingi Anies Di Pilgub Jakarta, Peluang Menang Tinggi
Perubahan Tata Tertib (Tatib) DPD RI menjadi biang keladi atas kericuhan Rapat Paripurna DPD RI yang digelar pada Jumat (12/7/2024) lalu. Hensat menilai, perubahan tata tertib (tatib) DPD RI terkait mekanisme pemilihan pimpinan untuk periode 2024-2029, sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Sebab, perubahan aturan itu bisa menguntungkan sosok tertentu kembali menjadi Ketua DPD RI di periode berikutnya.
"Abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan dengan mengubah aturan walaupun lagi ngetrend tuh, harusnya tidak boleh dibenarkan, karena itu salah. Apalagi kemudian aturan itu diubah untuk menguntungkan salah satu kelompok saja," terangnya.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi ini menyebut, seharusnya aturan yang sudah ada tidak perlu diubah. Mengingat, saat ini adalah masa terakhir anggota DPD periode 2019-2024.
Baca juga : PSI Siap Berkoalisi Dengan PKS
"Seharusnya tidak perlu diubah peraturannya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, jadi biarkan saja," beber Hensat.
Lebih lanjut, Hensat menambahkan, anggota dewan termasuk senator DPD RI merupakan sosok bijak yang mengedepakankan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi.
Sehingga, menurutnya salah besar jika perubahan aturan atau tatib DPD RI itu dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu.
Baca juga : FGD Di Yogyakarta, Sultan Najamuddin Bicara Penguatan Peran DPD
"Kalau kemudian orang-orang bijak ini ternyata lebih mengedepankan kepentingan pribadi itu jadi salah. Ke mana kebijakan yang sudah mereka miliki dan kemudian bagaimana rasa untuk mengembangkan atau memajukan negara jika kemudian kebijaksanaan para anggota DPD itu menghilang," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.