Pengaturan Jemaah di Muzdalifah, 55 Ribu Lansia Mabit di Dalam Bus

RM.id  Rakyat Merdeka - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi akan memberlakukan skema murur saat jemaah mabit (bermalam) di Muzdalifah. Skema ini akan diperuntukkan bagi 55.000 jemaah haji risiko tinggi, lanjut usia (lansia), disabilitas, pengguna kursi roda, dan para pendampingnya.

Murur merupakan cara mabit dengan tetap berada di dalam bus saat jemaah singgah Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah, setelah wukuf di Padang Arafah. Jemaah lansia, risiko tinggi, disabilitas, dan pengguna kursi roda tidak akan turun dari bus seperti jemaah lain. Hal ini dilakukan agar pergerakan jemaah menjadi lebih lancar saat akan bergerak ke Mina.

"Kebijakan ini kita terapkan setelah menimbang kondisi spesifik terkait potensi kepadatan di tengah terbatasnya area Muzdalifah,” terang Direktur Layanan Haji Luar Negeri, Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid.

Dia menerangkan, skema murur menjadi ijtihad dan ikhtiar bersama dalam menjaga keselamatan jiwa jemaah haji Indonesia. Subhan menerangkan, area yang disediakan bagi jemaah haji Indonesia di Muzdalifah hanya seluas 82.350 meter persegi. Pada 2023, area ini ditempati sekitar 183.000 jemaah haji Indonesia yang terbagi dalam 61 maktab. Sementara, ada sekitar 27.000 jemaah haji Indonesia (9 maktab) menempati area Mina Jadid. Setiap jemaah hanya mendapatkan ruang sekitar 0,45 meter persegi di Muzdalifah. “Ini saja sudah sangat sempit dan padat,” ucap Subhan.

Tahun ini, Mina Jadid tidak lagi ditempati jemaah haji Indonesia. Sehingga, 213.320 jemaah dan 2.747 petugas haji akan menempati seluruh area Muzdalifah. Padahal, tahun ini juga ada pembangunan toilet yang mengambil space di Muzdalifah seluas 20.000 meter persegi. Dengan demikian, ruang yang tersedia untuk jemaah tinggal 62.350 meter persegi. Kalau semua jemaah mabit dengan turun dari bus di Muzdalifah, maka per orang hanya kebagian 0,29 meter persegi.

Baca juga : Jemaah Haji Mabit di Muzdalifah secara Murur, PPIH Siapkan 4 Bus Per Maktab

Skema murur bukan hal baru. Kata Subhan, selama ini, skema tersebut sudah digunakan sebagian besar jemaah haji asal Turki dan sejumlah negara Afrika.

PPIH merencanakan, skema murur akan menyasar sekitar 25 persen dari jumlah jemaah dan petugas haji. Totalnya diperkirakan mencapai 55.000 orang.

"Angka ini sepadan dengan 27.000 jemaah yang tahun sebelumnya menempati Mina Jadid, tambahan kuota 10.000, serta sekitar 18.000 yang terdampak pembangunan toilet di Muzdalifah,” terang Subhan.

Sebagai langkah persiapan, PPIH meminta petugas kloter untuk mendata jemaah haji yang akan diikutkan dalam skema murur, sesuai dengan kriteria dan jumlah yang telah ditentukan. Laporan itu dibuat berbasis kloter dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Sektor. Data dari Sektor akan dihimpun petugas Daerah Kerja (Daker) Makkah.

Dalam pelaksanaan murur ini, PPIH menyediakan empat bus untuk setiap maktab. Jemaah haji Indonesia saat di Arafah menempati 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab atau markaz.

Baca juga : Ini Kriteria Jemaah Haji Lansia yang Disafariwukufkan

Subhan menerangkan, setelah melakukan beberapa kali pertemuan dengan Masyariq dan Naqabah (institusi transportasi Arab Saudi) yang juga dihadiri pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, serta beberapa kali proses simulasi dan uji coba, disepakati bahwa pergerakan jemaah dari Arafah, baik dalam skema normal atau murur, akan dilakukan secara bersamaan. Keberangkatan jemaah dari Arafah akan berlangsung sejak pukul 19.00 waktu Arab Saudi. Petugas akan mengatur pergerakan jemaah menuju pintu pemberangkatan di setiap maktab.

“Setiap maktab memiliki dua halte keberangkatan. Satu pintu untuk pemberangkatan jemaah dari Arafah dalam skema normal, satu pintu lainnya untuk skema murur. Untuk memudahan jemaah, dua pintu ini akan diberi tanda oleh Masyariq,” terang Subhan.

Pihaknya berharap, proses pemberangkatan jemaah dari Arafah dengan skema murur selesai pada 22.00 waktu Arab Saudi.

Didukung DPR

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR menyatakan dukungan skema murur ini. DPR menganggap, skema ini penting untuk kemaslahatan dan menjaga keselamatan para jemaah haji.

“Penerapan skema murur atau jemaah tak harus turun dari bus untuk mabit tujuannya melayani jemaah agar merasa nyaman dalam beribadah,” kata Timwas Haji DPR yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang.

Baca juga : Skema Murur di Muzdalifah Sasar 55.000 Jemaah Haji Lansia dan Risti

Marwan mengatakan, Timwas Haji DPR akan turut mengawal penerapan skema murur dalam pergerakan jemaah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Politisi PKB ini menambahkan, dengan jumlah jemaah haji reguler sebanyak 213 ribu, sangat diperlukan pelayanan yang baik. Tanpa penerapan murur, justru bisa terjadi problem, karena semua bus harus berputar balik sehingga menimbulkan kemacetan.

"(Tanpa murur) justru menjadi problem, ketika sudah menurunkan jemaah, bus terus dikembali lagi. Itu bisa terjadi macet. Maka kami memberikan persetujuan untuk dilakukan mabit di dalam bus," terangnya.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Persatuan Islam (Persis) juga telat menyatakan, dalam kondisi darurat, murur diperbolehkan. Jemaah yang melaksanakan murur dalam kondisi darurat tidak dikenakan kifarat untuk membayar dam.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.