RM.id Rakyat Merdeka - Rencana penambahan jumlah kementerian berimbas pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Agar tidak kewalahan dalam sidang, DPR berencana nambah jumlah komisi, dari saat ini 11 menjadi 13.
Ketua DPR, Puan Maharani menyatakan, rencana penambahan jumlah komisi ini untuk menyesuaikan dengan jumlah Kementerian dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Namun, untuk jumlah pastinya, Puan menyebut, masih dalam pematangan.
“Itu semua (jumlah komisi) sedang kita matangkan dan bicarakan bersama,” kata Ketua DPP PDIP ini, saat dikonfirmasi wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Pembahasan mengenai penambahan jumlah komisi akan dilakukan bersama dengan para Pimpinan dan Fraksi di DPR dalam rapat penyusunan AKD. Puan memastikan, hasil pembahasan terkait AKD akan disepakati dan diumumkan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2024.
Baca juga : Kalau Jadi Ketemu Presiden Terpilih, Mega Akan Sodori Nasi Goreng
“Insya Allah akan diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan,” kata Puan.
Kabar adanya penambahan jumlah komisi di DPR sebelumnya disampaikan Anggota DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Saleh menyebut, komisi di DPR nantinya menyesuaikan dengan kementerian/lembaga pemerintahan Prabowo.
"Saya dengar akan ada 13 komisi. Ini nanti juga tergantung dengan struktur kabinet yang akan dibentuk. Karena itu, DPR sifatnya akan menunggu untuk menyesuaikan dengan struktur kabinet tersebut," kata Saleh, Selasa (1/10/2024).
Saleh mengatakan, jika ada penambahan kementerian era pemerintahan Prabowo-Gibran, maka perlunya penambahan komisi. Hal itu agar kerja DPR tidak menumpuk di komisi tertentu.
Baca juga : RK Vs Pram Masih Selisih Dua Digit
"Kalau sekarang kan ada satu komisi yang menangani 6, 7, 8, 10, bahkan lebih dari 10 kementerian/lembaga. Tentu itu sangat sulit untuk membagi jadwal rapat dan pengawasan. Perlu dilonggarkan biar pengawasan lebih efektif," tutur dia.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Said Abdullah menyebut, penambahan komisi itu sudah disetujui oleh fraksi-fraksi partai politik. Sejauh ini, komisi sudah disiapkan, tetapi nomenklatur yang meliputi tugas dan fungsi serta mitranya akan ditentukan setelah jumlah dan nomenklatur kementerian ditetapkan Prabowo.
"Insya Allah, kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Said menjelaskan, DPR akan menggelar Sidang Paripurna pada 13-15 Oktober untuk menyiapkan komisi-komisi yang akan bekerja. Sehingga, setelah Prabowo dilantik, semua komisi di DPR sudah siap.
Baca juga : Pamitan Dan Minta Maaf, Jokowi Mengaku Banyak Kesalahan Dan Kekurangan
"Bidangnya kan mesti menyesuaikan. Kalau bidang sudah tahu kan berarti kementeriannya sudah tahu," ucap dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.