Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Cegah Hoaks Pilkada
Budi Arie Gaet 6 Platform Digital
Jumat, 4 Oktober 2024 07:30 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggandeng 6 platform digital mendeklarasikan komitmen Pilkada Damai 2024 di ruang digital Indonesia
Deklarasi dilakukan di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024). Platform digital yang tergabung dalam kerja sama ini, yaitu Meta mencakup Facebook, Instagram, Thread.
Kemudian, Google, YouTube, TikTok, Snack Video, Telegram dan Line. Sementara, X (Twitter) tak ikut dalam komitmen tersebut.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, masa kampanye Pilkada serentak yang telah dimulai sejak Rabu (25/9/2024), merupakan momentum yang tepat untuk menjaga ruang digital.
“Agar tetap demokratis, kondusif, serta penuh kegembiraan,” kata Budi Arie.
Menurutnya, deklarasi itu menegaskan tiga komitmen utama dari seluruh pihak yang terlibat dalam menjaga ruang digital yang damai selama perhelatan Pilkada Serentak 2024.
Baca juga : PAN Berharap Dapat Jatah Kursi Menteri
Pertama, menjaga ruang digital yang kondusif. Seluruh pihak diharapkan berkomitmen untuk mendukung kampanye dan menjaga ruang digital yang kondusif serta damai sepanjang Pilkada Serentak 2024.
Kedua, memberantas konten negatif dan hoaks terkait Pilkada yang dapat mengganggu ketertiban.
Ketiga, kolaborasi dengan elemen masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pegiat media sosial, dan elemen lainnya untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024.
“Kerja sama ini bertujuan mewujudkan Pilkada Damai 2024. Deklarasi ini dibuat tanpa paksaan dan akan digunakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ketua Umum Relawan Pro Jokowi alias ProJo ini memastikan, dengan komitmen ini para platform digital akan membantu menurunkan paksa atau take down konten-konten yang berisi atau mengarah pada hoaks, ujaran kebencian, atau disinformasi.
Pemerintah juga telah menyediakan laman bernama aduan konten.id, sebagai fasilitas untuk masyarakat yang ingin mengadukan terkait konten yang mengandung hoaks.
Baca juga : RK Siap, Pramono Juga Siap
Terkait X yang tidak terlibat dalam deklarasi, Budi Arie menjelaskan, X tidak memiliki perwakilan di Indonesia.
Selama ini, kata Budi Arie, Kemenkominfo selalu bersurat ke X jika ada permasalahan soal konten. Hanya, prosesnya sangat lama dibandingkan dengan platform yang memiliki perwakilan di Indonesia.
“Kalau yang lain-lain, kalau ada permasalahan, kita cepat, hitungan jam, mungkin menit, apalagi TikTok, community guideline-nya sangat kuat. YouTube, Google, community guideline-nya kuat,” jelasnya.
Dia berharap, ada kesadaran dari masyarakat dalam mengkonsumsi platform sosial media seperti X.
Hal ini juga menjadi pembelajaran bersama untuk ke depannya setiap platform yang beroperasi di Indonesia harus punya perwakilan juga di dalam negeri. Apalagi, platform X memiliki pengguna sebanyak 25 juta orang di Indonesia.
Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menambahkan, untuk menjaga situasi masyarakat tetap positif menjelang Pilkada 2024, Pemerintah tidak hanya menggandeng platform digital saja, tetapi menggunakan media komunikasi publik lainnya.
Baca juga : Menteri Anas: Jangan Ada Lagi Istilah ‘Bagito’
Menurutnya, pemanfaatan media massa turut digunakan untuk mengkampanyekan ajakan menjaga Pilkada 2024 serentak berlangsung kondusif dan damai.
Selain itu, secara khusus Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo juga mengerahkan petugas-petugas Penyuluh Informasi Publik (PIP) mengedukasi masyarakat yang tidak memiliki akses pada media tentang Pilkada 2024.
“Kegiatan ini juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melalui Dinas Kominfo di masing-masing daerah,” kata Prabu.
Menurut Prabu, konten hoaks sangat berbahaya karena berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap fenomena politik, terutama jelang Pilkada.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya