RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menilai produk perkebunan kelapa sawit Indonesia berpeluang menjadi soft power Indonesia dalam peta geopolitik global.
Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu itu sebagai bentuk dukungannya terhadap program swasembada pangan dan energi pemerintah saat ini.
"Kami sangat optimistis posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam peta geopolitik global setelah melihat perjalanan diplomatik presiden Prabowo selama dua bulan pertama pemerintahannya. Sawit bisa menjadi menaikan posisi tawar Indonesia, di samping karena kapasitas kepemimpinan dan kemampuan diplomasi presiden Prabowo," ungkap Sultan melalui keterangan resminya, Rabu (8/1/2025).
Baca juga : Bamsoet Akan Lantik PP Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia di Bali
Oleh karena itu, kata Sultan, pihaknya sangat mendukung program swasembada pangan dan energi pemerintah. Dalam situasi geopolitik yang serba tidak pasti, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi dan pangan adalah modal utama stabilitas perekonomian sebuah negara.
"Pemerintah perlu didukung secara sosial dan politik dalam membangun ketahanan nasional. Khususnya pada sektor pangan dan energi yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit," tegasnya.
Lebih lanjut, mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan program pengembangan kelapa sawit sangat relevan dan sesuai dengan semangat penggunaan energi baru terbarukan.
Baca juga : Perpusnas Tingkatkan Kecakapan Literasi Melalui Gerakan Indonesia Membaca
Saat ini, semua negara membutuhkan produk olahan kelapa sawit sebagai bahan pangan dan energi.
"Kita beruntung menjadi negara dengan produksi sawit terbesar di dunia. Artinya, semua negara mengakui Indonesia menjadi market leader dan price maker produk olahan kelapa sawit di dunia," terangnya.
Pasar CPO global, kata Sultan, sangat bergantung dengan kebijakan sawit Indonesia. Sehingga sangat beralasan jika pemerintah ingin melakukan ekstensifikasi perkebunan kelapa sawit ke semua wilayah yang memiliki lahan yang cukup luas.
Baca juga : Rod Brazier Jadi Dubes Australia Untuk Indonesia, Gantikan Penny Williams
"Meskipun setiap pilihan kebijakan tentunya memiliki konsekuensi dan resiko tertentu. Kami percaya Pemerintah sudah memiliki hitungan dan kajian yang mendalam terhadap resiko atas setiap program yang dianggap penting dan strategis bagi ketahanan nasional," katanya.
"Intinya kami dari parlemen sangat mendukung program ketahanan pangan d energi pemerintah Prabowo meskipun banyak anggota DPD yang mempertanyakan rencana pembukaan lahan 20 juta hektare oleh Menhuy, kami berkewajiban memberi masukan agar rencana pembukaan lahan baru tersebut dikalkulasi kembali dan yang paling penting pembukaan lahan baru harus memperhatikan dampak agar kondisi tetap terjaga," tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.