RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat gabungan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan TNI AL untuk menindak tegas kasus pemagaran laut sepanjang 30 km lebih di Pesisir Pantai Utara Tangerang Banten.
Para stakholder terkait kompak bersama ribuan nelayan dan disaksikan oleh DPR membongkar pagar laut tersebut. Sementara Kementerian ATR/BPN tegas membatalan 266 Sertifikat Hak Guna bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar misterius tersebut karena jelas-jelas cacat prosedur dan material serta melanggar aturan.
Baca juga : Fraksi PKS Apresiasi Sikap Tegas Indonesia Tolak Relokasi 2 Juta Warga Gaza
"Hormat kepada Presiden Prabowo yang dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas dan membongkar pagar laut ilegal yang melanggar kedaulatan laut serta menghambat akses nelayan mencari ikan. Ini bentuk nyata pembelaan Presiden terhadap nasib nelayan dan rakyat kecil yang dirugikan dengan adanya pagar laut ilegal tersebut," ungkap Jazuli, Rabu (22/1).
Sikap tegas pemerintah, lanjut Jazuli, menunjukkan bahwa negara hadir dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang melanggar kedaulatan laut NKRI dan melakukan tindakan yang ilegal di atasnya.
Baca juga : Inspirasi Industri Kreatif Nasabah PNM Mekaar Dari Limbah Daur Ulang
"Kita menyaksikan masyarakat, khususnya nelayan yang tinggal di pesisir pantai Tangerang menyambut gembira bahkan bahu membahu bersama KKP dan TNI AL membongkar pagar laut tersebut. Ini mengekspresikan kolaborasi rakyat dan aparat dalam menjaga kedaulatan lautan kita," tegasnya.
Anggota DPR Dapil Banten ini berharap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut itu, baik dari perusahaan dan perseorangan, termasuk semua yang terlibat dalam penerbitan SHGU dan SHM di bawah laut dan di luar garis pantai itu segera diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat tersebut.
Baca juga : Berhasil Genjot Efisiensi, Prabowo: Pemerintah Hemat Anggaran Besar
"Setelah pembongkaran dan pembatalan SHGU dan SHM atas laut itu, harus segera diungkap hasil pemeriksaan perihal motif dan tujuan pemagaran laut yang meresahkan tersebut. Semoga aparat dapat segera mengumumkan hasil penyelidikannya dan menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.