RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung bisa memahami kebijakan Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran untuk transfer dana ke daerah. Apalagi efisiensi ini menyasar program yang hanya buang-buang anggaran dan tak bersentuhan langsung dengan rakyat.
Tamsil bilang, efisiensi anggaran ini adalah hal yang biasa, lazim. “Apalagi Pemerintahan baru, Presiden baru, punya janji-janji politik. Sehingga pasti akan ada hal-hal yang baru yang dia (Presiden Prabowo Subianto) akan lakukan,” kata dia di Jakarta, pekan lalu.
Karena itu, dia menilai Kementerian/Lembaga tidak perlu kaget jika mengalami efisiensi yang cukup besar. Bahkan bisa mencapai 50 persen dari total pagu anggaran yang diterimanya berdasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025.
Baca juga : Danantara Perkuat Pengelolaan BUMN
Tamsil mengatakan, pasti akan ada temuan seperti yang disampaikan Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. “Ada program konyol-konyolan. Itu harus dihilangkan semua. Jadi kalau betul-betul Presiden serius untuk mewujudkan anggaran yang betul-betul memihak kepada kepentingan rakyat, harus dilakukan review,” lanjutnya.
Kementerian/Lembaga atau daerah, lanjutnya, tidak perlu kecewa dengan pemangkasan atau efisiensi tersebut. Sebab tentunya review anggaran bisa kembali dilakukan asalkan bisa merevisi programnya dan memastikan kegiatan yang bersifat seremonial dan tidak jelas output-nya hilang. Toh Presiden Prabowo berkeinginan melalui dukungan anggaran dan program yang tepat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi ke 8 persen.
“Tapi kalau yang dilakukan hanya studi banding, perjalanan ke luar negeri, seminar, itu pasti tidak bisa terwujud. Yang kita perlukan adalah proposal baru, dia susun setelah dipangkas,” tegasnya.
Baca juga : Zulhas Minta Serapan Beras Petani Digenjot
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah juga tidak perlu mengeluh jika efisiensi anggaran ini berimbas sangat besar kepada anggarannya. Dengan efisiensi ini, Pemerintah dapat menyusun program baru yang lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Melalui program yang lebih tepat, anggaran dapat dimaksimalkan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
“Itu menjadi alasan (efisiensi) harus dilakukan. Apalagi sekarang lebih banyak yang mendasari untuk kita lakukan itu. Presiden juga menghadapi misalnya penyelesaian utang dan bunga utang, itu harus dia alokasikan,” sebutnya.
Tamsil tidak mempermasalahkan jika kebijakan efisiensi ini juga merambah ke Kesekjenan DPD. Adapun besaran efisiensi yang diterima DPD sebesar Rp 442 miliar. Sekarang yang mesti dilakukan Kesetjenan DPD adalah memberikan penjelasan bahwa DPD saat review nanti kebutuhan revisi anggaran nanti.
Baca juga : Hindari Tawuran, Perdalam Ilmu Keagamaan Di Sekolah
Apalagi saat ini kebutuhan DPD bertambah seiring adanya penambahan 4 provinsi baru yang masuk ke anggotaan DPD sekarang. Sehingga bisa saja perlu penambahan dari segi penggajian, segi fasilitas-fasilitas lain.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.