BREAKING NEWS
 

Penghapusan Aturan Kuota Impor

DPR: Menteri Jangan Bikin Kebijakan Kontraproduktif

Reporter : HAIKAL AMIRULLAH
Editor : AULIA DARWIS
Selasa, 15 April 2025 07:10 WIB
Anggota Komisi IV DPR Riyono Caping. (Foto: Dok. Humas Fraksi PKS).

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus aturan kuota impor bagi produk yang memang belum mampu diproduksi dalam negeri.

Anggota Komisi IV DPR Riyono Caping mengatakan, para menteri terkait mesti sigap menindaklanjuti arahan Presiden itu. Agar, kebijakan nonkuota ini dapat memberikan ruang yang luas buat pemain lokal dan kecil untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka.

“Kebijakan Prabowo tentang non-kuota ini memberikan ruang keadilan dan kebersamaan untuk usaha kecil mewujudkan asta cita nasional. Kebijakan ini ha­rus disambut oleh semua pihak,” tegas Riyono di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Baca juga : Hunian Hotel Loyo Saat Libur Lebaran

Riyono menilai, Pemerintah tengah menata dan meletak­kan dasar ekonomi kerakyatan. Untuk itu, para pembantu Presiden harus sigap dan cepat serta akurat dalam menjabarkan kebijakan Presiden.

Adapun kebijakan pengha­pusan kuota impor ini sebagai terobosan dan langkah strategis Pemerintah untuk meramping­kan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya men­ciptakan ekosistem yang mendu­kung penciptaan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga : Dongkrak Sektor Investasi,Bappenas Gaet Danantara

“Kecepatan dan ketepatan menerjemahkan kebijakan Presiden sangat penting untuk mem­berikan perlindungan kepada petani, nelayan dan juga produk lokal yang sudah eksis tanpa adanya produk impor,” tegas politisi PKS ini.

Menurutnya, kebijakan aturan nonkuota terhadap produk yang belum mampu diproduksi dalam negeri merupakan langkah tepat untuk menghilangkan praktik memburu rente impor serta kartel. Praktik kotor ini disebut­nya sering merugikan Indonesia dengan nilai triliunan.

Adsense

Dia mewanti, niat Presiden yang mulia ini harus benar-benar dapat diterjemahkan dengan baik oleh para pembantu Presiden. Jangan sampai kebijakan yang baik ini justru memicu kontro­versi di masyarakat.

Baca juga : Penerima KJP Plus Bisa Diwajibkan Visit Museum

“Menteri jangan sampai tidak siap menerjemahkan keputusan Prabowo, kebijakan yang bagus tapi teknis tidak bisa diterjemah­kan akan membuat kerugian bagi Presiden,” tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense