RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengapresiasi pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang kali ini berlangsung cukup lancar, tertib dan aman. Walau ditemukan pelanggaran di berbagai daerah, tidak sampai berujung konflik di tengah-tengah masyarakat.
“Saya berpendapat dan sebenarnya mengapresiasi bahwa dalam ronde terakhir penyelenggaraan Pilkada kita situasinya aman dan tertib. Kita tidak mendengarkan atau membaca kekerasan yang masif atau yang sifatnya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat,” puji Irawan dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Baca juga : SLIK Mudahkan Pemohon Raih Pinjaman Perbankan
Bagi Irawan, tidak mudah menghadirkan pemilu yang tertib dan aman di tengah masyarakat yang memiliki tingkat heterogen yang tinggi. Ditambah luas Indonesia yang sangat luas dengan beragam pilihan politik yang berbeda-beda.
Dia bilang, kondusifnya pelaksanaan pilkada ini bisa dicapai karena mekanisme penegakan hukum pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat Kepolisian berjalan dengan baik. Sebab tidak bisa dipungkiri, biasanya kekerasan di Pilkada itu tercipta atau timbul, kalau mekanisme penegakan hukum tidak berjalan.
Baca juga : Sri Mulyani Bahas Tarif AS & Stabilitas Kawasan
“Memang hukum kita memang sesuai dengan teori sebagai sosial engineering. Itu yang saya apresiasi dari apa yang dikerjakan KPU-Bawaslu di tahap akhir ini,” pujinya.
Namun demikian, dia memberikan catatan khusus terkait pelaksanaan Pilkada serentak untuk perbaikan ke depan. Salah satunya soal pelaksanaan tahapan pemungutan suara. Contohnya di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Sebab, ditemukan ada dua kecamatan yang suaranya tidak dihitung.
Baca juga : Ringkus Maling Besi JPO Halte Dan Pelat Kolong Tol!
“Itu sesuatu yang juga harus menjadi otokritik kita kenapa sampai tidak dihitung? Semoga itu tidak terulang meski masalah pemilu kita sifatnya memang repetitif aja. Mulai dari pilkada langsung pertama, sampai sekarang masalah-masalahnya kan itu-itu aja,” ungkap politisi muda Golkar ini.
Dalam kesempatan itu, dia juga melontarkan kritik kepada Ketua Bawaslu Rahmat Bagja yang seringkali melontarkan pandangan ke media terkait berbagai masalah di Pilkada. Ironisnya, pandangan dari Ketua Bawaslu ini pula yang bisa menyulut peserta Pilkada mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.