RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan, dalam upaya mengatasi tantangan multidimensi yang dihadapi Indonesia, peran institusi penegak hukum menjadi salah satu kunci utama untuk mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto. Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan bebas dari tebang pilih merupakan prasyarat untuk memulihkan kepercayaan publik serta menciptakan iklim produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bamsoet memaparkan, Indonesia sedang menghadapi ujian multidimensi yang kompleks. Mulai dari korupsi yang masih merajalela, tingginya angka pengangguran, hingga melemahnya daya beli masyarakat.
"Presiden telah berupaya merespons ini. Tetapi, tanpa dukungan maksimal dari penegak hukum yang kredibel, upaya tersebut bisa sia-sia,” ujar Bamsoet, di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Baca juga : Penegakan Hukum Diharapkan jadi Prioritas Prabowo
Ketua MPR ke-15 dan Ketua DPR ke-20 ini, saat ini, banyak masyarakat mempertanyakan mengapa kasus korupsi besar seperti skandal pengadaan barang dan jasa di sektor infrastruktur atau kasus perpajakan tertentu lambat diusut, sementara kasus kecil justru diproses cepat. Hal ini menciptakan persepsi negatif bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Maraknya aksi premanisme juga mengganggu iklim usaha di Indonesia. Premanisme adalah musuh investasi dan pemulihan ekonomi. "Penegak hukum harus sigap menindak tegas pelaku, sekaligus membuka ruang dialog untuk menyelesaikan akar masalah, seperti kesenjangan ekonomi,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menjelaskan, lemahnya responsivitas penegak hukum berpotensi memunculkan masalah baru. Misalnya, aksi unjuk rasa buruh yang kerap berujung anarkis atau konflik agraria yang melibatkan korporasi dan masyarakat lokal.
Baca juga : Munas XII SOKSI, Bamsoet Ingatkan Perkuat Identitas dan Relevansi Organisasi
“Kami mendorong Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Setiap potensi konflik harus diidentifikasi sejak dini dan diselesaikan secara hukum sebelum meluas,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyakini, di tengah tekanan global seperti resesi ekonomi, kenaikan suku bunga, dan ketegangan geopolitik, penegakan hukum yang adil akan menjadi fondasi bagi stabilitas nasional. Karenanya, hukum harus menjadi panglima. Jika masyarakat melihat setiap kasus ditangani transparan, kepercayaan terhadap pemerintah akan pulih. Ini merupakan modal besar untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan.
Bamsoet menekankan, tanpa dukungan konkret dari institusi hukum, agenda reformasi dan pemulihan ekonomi hanya akan menjadi wacana. "Kami berharap tahun 2025 menjadi momentum perbaikan. Penegak hukum harus menjadi garda terdepan, bukan penghambat, dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.