RM.id Rakyat Merdeka - Legislator Senayan menyoroti fungsi pengawasan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap perdagangan produk pertanian. Hal ini menyusul maraknya peredaran beras oplosan dengan harga tinggi di pasaran.
Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim mengatakan, Kemendag mestinya memperkuat fungsi pengawasan terhadap peredaran dan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat musiman atau sekadar aktif menjelang hari-hari besar keagamaan dan nasional semata.
“Seharusnya Kemendag aktif dalam melakukan pengawasan barang, pemantauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi secara berkelanjutan," kata Rivqy dalam keterangannya, Sabtu (19/7/2025)
Baca juga : Gagal Ke DPR, Caleg Bisa Nyalon Di DPRD
Tapi faktanya, kata Rivqy, justru Kementerian Pertanian (Kementan) yang sering kali lebih dahulu menemukan pelanggaran di lapangan. Ini menjadi alarm serius bagi Kemendag untuk segera memperbaiki sistem pengawasannya.
Rivqy menyoroti beberapa pelanggaran serius dalam distribusi bahan pokok. Salah satunya adalah MinyaKita yang ditemukan tidak memenuhi standar mutu dan dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, beras premium juga ditemukan dalam kondisi dioplos dan dikemas dengan berat di bawah standar.
“Beras yang seharusnya 5 kilogram hanya dikemas 4,5 kilogram. Ini bentuk penipuan konsumen yang tidak boleh dibiarkan. Temuan seperti ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan Kemendag,” kritik politikus PKB ini.
Baca juga : Mahkamah Partai Batalkan Empat Keputusan Muswilub
Dia menambahkan, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat mengenai kinerja Kemendag. "Apakah sudah bekerja maksimal dalam melindungi konsumen dan menjamin distribusi bahan pokok secara adil atau tidak," tanya Rivqy.
Selain itu, Satgas Pangan dan tim pengawasan internal Kemendag harus bekerja secara proaktif, bukan hanya muncul saat terjadi sorotan publik atau polemik media. Pemerintah harus hadir dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang wajar, distribusi yang merata, serta kualitas yang terjaga. "Kita tidak ingin kasus-kasus seperti ini terus berulang tanpa perbaikan sistematis,” tandas politikus PKB ini.
Untuk itu, Rivqy meminta Kemendag menjadikan kejadian-kejadian ini sebagai evaluasi menyeluruh dan titik balik untuk mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal ketahanan pangan dan perlindungan konsumen.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.