Sebelumnya
Ilham Labbase, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI, menyoroti sektor pangan sebagai ujian nyata pelaksanaan Asta Cita.
“Kebijakan pangan harus dilihat kritis karena menyangkut 280 juta rakyat Indonesia. Pangan selalu punya dimensi politis, dan pengaruhnya terhadap ekonomi rakyat sangat tinggi. Maka, jika tidak dikelola serius, kebijakan pangan bisa menjadi sumber kerentanan,” ungkapnya.
Baca juga : Pertamina Gelar CNG Market Day untuk Dorong Pemanfaatan Energi Bersih
Diskusi tematik DPD RI dan UMI Makassar ini menggambarkan kebutuhan mendesak akan terobosan fiskal di tingkat daerah. Municipal bond dipandang bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga simbol kepercayaan publik sekaligus jalan menuju kemandirian fiskal.
Diketahui, regulasi obligasi daerah sudah ada sejak 2004 dan diperkuat UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah tahun 2022. Bahkan pemerintah sudah menyederhanakan birokrasi melalui UU Cipta Kerja.
Baca juga : Jakarta Kembali Hadirkan Festival Budaya Jepang, Catat Tanggalnya
“Kalau kita hanya menunggu dana dari pusat, daerah akan terus tergopoh-gopoh. Dengan obligasi daerah, kita bisa berdiri tegak dan membangun mimpi sendiri. Inilah saatnya kita menulis bab baru pembangunan Indonesia, dari daerah untuk Indonesia,” pungkas Tamsil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.