RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung, menegaskan pentingnya paket insentif municipal bond sebagai stimulus agar pemerintah daerah berani menerbitkan obligasi.
Hal itu disampaikan dalam Diskusi Tematik bertajuk “Membaca Arah Arsitektur Anggaran Negara untuk Pembangunan Daerah dalam Bingkai Asta Cita” yang digelar DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar.
Dalam keynote speech-nya, Tamsil menekankan bahwa perubahan arsitektur fiskal negara yang ditopang visi Asta Cita harus mendorong daerah agar lebih mandiri. Dia menilai ketergantungan pada Transfer ke Daerah (TKD) sudah tidak lagi relevan, terlebih ketika peluang pembiayaan alternatif terbuka luas.
“Sampai hari ini penerbitan municipal bond nyaris tidak terdengar. Kenapa? Karena ada kesan pemerintah tidak serius mendorong, daerah pun tidak berani melakukan terobosan. Nah ini ketemu, antara yang tidak serius dan tidak berani,” ujar Tamsil dalam keterangannya Senin (25/8/2025).
Baca juga : Pertamina Gelar CNG Market Day untuk Dorong Pemanfaatan Energi Bersih
Untuk itu, sosok yang dijuluki maestro anggaran ini menilai pemerintah pusat harus menyiapkan paket insentif khusus bagi daerah yang berani menerbitkan obligasi.
“Pemerintah pusat bahkan bisa bertindak sebagai penjamin. Dengan begitu, tingkat kepercayaan publik dan investor akan meningkat. Ini bisa menjadi jalan kemandirian fiskal daerah,” tegas Tamsil yang pernah memimpin Badan Anggaran DPR RI.
Tamsil menjelaskan, potensi dana publik yang dapat diserap melalui instrumen ini sangat besar. Dari sektor perbankan, asuransi, dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji, jumlahnya mencapai ribuan triliun rupiah.
“Dana itu siap membiayai proyek strategis daerah, seperti sektor energi, pariwisata, air bersih, utilitas bawah tanah, hingga rumah sakit daerah. Tinggal bagaimana kita berani menjemput bola,” imbuhnya.
Baca juga : Jakarta Kembali Hadirkan Festival Budaya Jepang, Catat Tanggalnya
Muhammad Syafi'i Basalamah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam kerangka Asta Cita. Menurutnya, pelaksanaan delapan program prioritas Presiden hanya akan optimal jika pemda benar-benar berkomitmen.
“Untuk memperkuat sinergitas, dibutuhkan penyelarasan pemahaman antara pusat dan daerah. Karena itu, kami merekomendasikan adanya panduan komprehensif cetak biru transformasi daerah berbasis Asta Cita. Dengan cetak biru ini, kepala daerah dapat lebih mudah mengimplementasikan visi Asta Cita sekaligus memaksimalkan efek pengganda ekonomi dari setiap program pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Jusman Dalle, Tenaga Ahli Pimpinan DPD RI, menyoroti fenomena kenaikan pajak bumi dan bangunan di berbagai daerah yang memantik gejolak politik. Ia menilai dampak perubahan desain arsitektur fiskal pusat harus direspons produktif oleh Pemda.
"Cara instan mengerek PBB untuk membiayai program kepala daerah, merupakan langkah konvensional yang tidak relevan dengan Asta Cita," terangnya.
Baca juga : Kemendagri Dorong Pemprov Papua Tengah Tingkatkan Penyerapan APBD TA 2025
Jusman berpendapat bahwa Asta Cita menempatkan daerah sebagai episentrum gravitasi pembangunan nasional, sehingga perlu ada langkah kreatif dalam pembiayaan pembangunan berbasis kepentingan lokal.
“Arsitektur APBN berpihak langsung kepada rakyat. Makan bergizi gratis, koperasi desa, ketahanan pangan, dan penguatan desa adalah bukti bahwa orkestra pembangunan bergerak dari bawah, dari daerah,” ujar Jusman.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.