RM.id Rakyat Merdeka - Kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun menjadi perhatian serius publik.
Pemerintah melalui Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini menyerahkan sejumlah aset rampasan negara senilai sekitar Rp 6–7 triliun, termasuk enam smelter timah, ratusan alat berat, dan logam timah seberat 680 ton, kepada PT Timah Tbk (TINS).
Langkah tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, sebagai bagian dari upaya pemulihan tata kelola sektor pertimahan nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai, penyerahan aset sitaan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas industri timah di Indonesia.
Baca juga : PPLI Sukses Menyelenggarakan Munas Pertama Sebagai Momen Percepatan Kemajuan
“Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran besar bahwa tata niaga komoditas strategis seperti timah tidak boleh dikuasai oleh praktik ilegal dan koruptif. Penyerahan aset kepada PT Timah adalah bentuk koreksi sistemik agar seluruh rantai produksi dan distribusi kembali dalam pengawasan negara,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Ahmad Labib menekankan pentingnya penguatan peran PT Timah sebagai BUMN strategis dalam menjaga stabilitas pasar timah nasional.
Menurutnya, dengan tambahan enam smelter hasil sitaan, PT Timah memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai ekspor, sekaligus mempercepat hilirisasi logam timah serta pengembangan tanah jarang (rare earth/monasit) yang bernilai ekonomi tinggi.
“Ini bukan sekadar soal aset, tetapi momentum untuk memperkuat kemandirian industri nasional," tuturnya.
Baca juga : Jaga Pasokan Energi, Pertamina Patra Niaga Pasok BBM Ke VIVO
Dia mengingatkan, hilirisasi timah dan pengolahan tanah jarang harus menjadi agenda jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di daerah penghasil.
Ahmad Labib juga menyoroti pentingnya pengawasan dan regulasi harga timah secara ketat pascapenyerahan aset tersebut.
Ia menilai, kebijakan kenaikan harga timah di tingkat produsen harus diimbangi dengan transparansi tata niaga agar tidak menimbulkan praktik spekulatif atau eksploitasi terhadap penambang kecil.
“Kenaikan harga timah bisa menjadi stimulus ekonomi jika diawasi dengan baik. Namun tanpa pengawasan, justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara korporasi besar dan penambang rakyat. Pemerintah perlu memastikan harga yang adil dan distribusi nilai tambah yang merata,” jelasnya.
Baca juga : Ketua Komisi XI: Perbaikan Coretax Momentum Penting Modernisasi Pajak Nasional
Ahmad Labib menekankan bahwa PT Timah perlu bertransformasi melalui penerapan sistem digital berbasis blockchain untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas rantai pasok tambang, sekaligus menutup celah korupsi.
Ia menilai, momentum penyerahan aset sitaan harus menjadi awal reformasi tata kelola sumber daya alam agar PT Timah tidak hanya menjadi produsen.
Tetapi juga, pelopor pengelolaan SDA yang bersih, berkelanjutan, dan bernilai tambah bagi ekonomi nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.