RM.id Rakyat Merdeka - Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua dan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama, terdapat lebih dari 42.000 pesantren dengan sekitar 5 juta santri yang telah berkontribusi besar dalam membangun karakter dan intelektual bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.
Namun, perhatian negara terhadap pengembangan pesantren dinilai masih belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, mendesak pemerintah segera merealisasikan komitmennya memperkuat pesantren melalui kebijakan yang konkret dan berkelanjutan.
“Pesantren adalah khazanah asli Indonesia, benteng moderasi Islam, dan pusat pencerdasan bangsa yang telah melahirkan banyak tokoh nasional. Sayangnya, dukungan struktural dan anggaran dari negara belum sebanding dengan kontribusinya. Untuk itu, kami mendorong tiga langkah fundamental,” ujar Singgih dalam pernyataannya, Selasa (15/10/2025).
Baca juga : Puji Respons Cepat Presiden, I Nyoman Parta Dukung Pembangunan Akademi Atlet
Menurut Legislator Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V tersebut, saat ini pesantren belum memiliki wadah setingkat eselon I di Kementerian Agama yang secara khusus menangani kompleksitas dan dinamika pesantren.
“Pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren sangat strategis untuk merumuskan kebijakan terpadu, mulai dari peningkatan mutu pendidikan, pendataan, pembinaan, hingga pengawasan. Dengan struktur yang kuat, persoalan klasik seperti kasus Al Khoziny dapat dicegah dan ditangani lebih efektif,” jelas Singgih.
Ia menambahkan, keberadaan Ditjen Pesantren juga akan memberikan posisi yang lebih setara bagi lembaga pendidikan Islam dalam struktur Kementerian Agama, sehingga program bantuan, pelatihan, dan audit teknis bangunan dapat tersalurkan lebih efektif.
Selain penguatan kelembagaan, Singgih menilai pentingnya komitmen anggaran yang nyata bagi pengembangan pesantren.
Baca juga : PSIM Kehilangan Dua Pemain Asing Jelang Lawan Persita
“Kami mendorong agar 20 persen dari dana pendidikan dalam APBN yang dialokasikan untuk Kementerian Agama diprioritaskan bagi pengembangan pesantren. Dana ini dapat digunakan untuk peningkatan sarana prasarana, pelatihan guru, beasiswa santri, dan pengembangan kurikulum integratif antara ilmu agama dan sains-teknologi,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi VIII ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperbaiki tata kelola pesantren.
Menurutnya, pesantren merupakan wajah asli pendidikan Islam di Indonesia yang telah mencerdaskan bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Namun, perhatian pemerintah terhadap penguatan SDM pesantren masih belum seimbang.
“Masih banyak pesantren yang dikelola secara swadaya dengan fasilitas terbatas, teknologi minim, dan guru yang belum tersertifikasi. Data Balitbang Kemenag mencatat lebih dari 60 persen guru di pesantren belum bergelar sarjana. Ini bukan soal kemampuan, tetapi soal akses pendidikan yang belum merata,” ungkapnya.
Baca juga : DPD Yakin Kebijakan Prabowo Lahirkan Pemerataan Dan Kemandirian Ekonomi
Singgih juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi negara untuk mendukung pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasinya dinilai masih berjalan lambat.
“Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren tidak akan menambah beban Kementerian Agama, karena urusan haji kini sudah ditangani Kementerian Haji. Justru dengan Ditjen ini, pembinaan pesantren akan lebih fokus dan efektif,” pungkas Singgih.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.