RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyambut baik intruksi Presiden Prabowo Subianto ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan Presiden terhadap dunia pertanian dan kesejahteraan petani.
Anggota Komisi IV DPR Usman Husin mengatakan, kebijakan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. “Dengan instruksi Presiden ini, kualitas pupuk di Indonesia akan semakin baik,” ujar Usman dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan terhadap sejumlah menteri di beberapa sektor strategis di bidang pertanian dalam Rapat Terbatas Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Baca juga : Kapolri Groundbreaking Dan Resmikan SPPG Di Jateng
Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Gunanya untuk meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Usman melanjutkan, saat ini di pasaran beredar pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Pemerintah telah menetapkan harga pupuk bersubsidi sebesar Rp 2.250/kg untuk urea, Rp 2.300/kg untuk Nitrogen, Phospat, Kalium (NPK), dan Rp 800/kg untuk pupuk organik sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.
Namun, ia menilai, masih banyak petani yang belum mengetahui besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Akibatnya masih terjadi praktik penjualan di atas harga resmi. Dengan adanya instruksi Presiden tersebut, Usman berharap akan berdampak tidak hanya pada peningkatan produksi pertanian, tapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani. “Tidak boleh lagi ada petani yang hidup di bawah garis kemiskinan,” tegas politikus PKB ini.
Baca juga : Mendes Dukung MBG Melalui Desa Tematik
Untuk itu, ia meminta agar Kementan memastikan produksi dan distribusi pupuk dilakukan secara tepat sasaran. Instruksi Presiden ini harus dijalankan dengan pengawasan ketat agar tidak ada penyelewengan yang mencederai amanah Presiden. “Pupuk berkualitas dan terjangkau harus benar-benar sampai ke tangan petani,” tegas legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menambahkan, pupuk bersubsidi merupakan jantung produktivitas pertanian nasional, harus dikelola dengan baik agar benar-benar menyentuh kebutuhan petani kecil. “Kita tidak kekurangan pupuk secara nasional, karena kapasitas produksi nasional mencapai hampir 14 juta ton per tahun,” ujarnya, kemarin.
Tetapi masalahnya, lanjut Johan, adalah bagaimana distribusi, akurasi, dan keadilannya di lapangan. Apalagi, Pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton tahun 2025. “Tapi tetap harus kita kawal agar benar-benar sampai ke petani yang berhak,” tegas politikus PKS ini.
Baca juga : Dua Anggota DPR Rebutan Kursi Ketua Golkar Riau
Johan lalu menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan pupuk petani dan alokasi subsidi Pemerintah. Berdasarkan data Kementan, kebutuhan pupuk nasional mencapai sekitar 23 juta ton, sementara alokasi subsidi hanya sekitar 9 juta ton. “Hal ini menuntut optimalisasi penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati agar produktivitas tetap terjaga tanpa membebani petani,” kata dia.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.