RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan, kebijakan luar negeri Indonesia sejak lama berpegang pada prinsip Bebas dan Aktif.
Prinsip tersebut tidak hanya berarti tidak berpihak pada blok kekuatan besar, tetapi juga mencerminkan peran proaktif dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Isu Palestina, khususnya terkait pemulihan di Gaza, menjadi contoh nyata implementasi prinsip tersebut.
“Ini menjadi panggung krusial bagi penerapan prinsip tersebut, yang semakin kuat dengan diplomasi aktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” kata Dave dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, teori Middle Power relevan untuk menggambarkan posisi Indonesia saat ini. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia tidak memiliki kapasitas militer atau ekonomi layaknya Great Powers.
Namun, memiliki kemampuan dan kemauan untuk memengaruhi tatanan global melalui diplomasi, multilateralisme, dan kredibilitas nasional.
“Komisi I menilai aksi nyata seperti pengiriman bantuan kemanusiaan dan penempatan TNI, telah mengubah citra Indonesia dari sekadar negara ‘bernarasi’ menjadi negara ‘beraksi’. Ini ciri khas diplomasi middle power yang efektif,” tuturnya.
Ia menilai kepemimpinan Indonesia dalam isu kemanusiaan dan upaya memobilisasi dukungan internasional secara langsung dapat meningkatkan modal diplomatik dan menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin regional maupun global yang bertanggung jawab.
Baca juga : Di COP30 Brazil, Pertamina Perkuat Kolaborasi Global Atasi Perubahan Iklim
Selain itu, Dave menilai konsep Smart Power Joseph Nye juga terlihat dalam langkah Indonesia yang memadukan elemen soft power dan hard power.
Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi sumber utama soft power, sedangkan keterlibatan TNI dalam tugas kemanusiaan menunjukkan profesionalisme, kapabilitas logistik, dan kesiapan operasional.
Rencana penempatan hingga 20.000 personel TNI, menurut Dave, merupakan bentuk konkret dari politik luar negeri yang aktif.
Namun, ia mengingatkan perlunya analisis risiko yang matang karena Gaza merupakan kawasan yang secara historis volatil dan berpotensi kembali menjadi zona konflik.
“Penempatan TNI memerlukan mandat internasional yang jelas untuk menghindari tumpang tindih kepentingan serta risiko kontak senjata yang dapat membahayakan personel maupun hubungan diplomatik,” tegasnya.
Ketua PPK Kosgoro 1957 itu memaparkan sejumlah keuntungan strategis dari langkah pemerintah.
Pertama, penguatan soft power global: kebijakan Bebas dan Aktif terbukti efektif dan tidak sekadar retorika. Kedua, legitimasi diplomatik yang mendukung langkah diplomasi aktif Presiden Prabowo.
Ketiga, kontribusi langsung Indonesia pada fase pembangunan perdamaian pasca-konflik (peacebuilding).
Baca juga : Pusat PVTPP & 10 Mitra Strategis Evaluasi Kerja Sama, Perkuat Kolaborasi
Ia juga menyoroti pendekatan diplomasi proaktif atau diplomasi “jemput bola” yang dilakukan Presiden Prabowo, termasuk melalui kunjungan ke Kairo untuk KTT Perdamaian Gaza dan dialog dengan tokoh-tokoh global seperti Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Raja Yordania Abdullah II, dan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Menurutnya, pendekatan ini melampaui diplomasi reaktif dan memasuki ranah active engagement.
“Indonesia tidak lagi menunggu undangan, tetapi aktif mencari peluang untuk memediasi, menginisiasi solusi, dan menempatkan diri di meja perundingan,” jelasnya.
Meski demikian, Dave mengingatkan pentingnya menjaga koherensi kebijakan agar intensitas kunjungan dan pernyataan politik tidak menimbulkan kebingungan bagi mitra luar negeri.
Di sisi lain, peluang yang dapat dioptimalkan adalah penguatan kapasitas pertahanan secara berkelanjutan.
Ia mencontohkan peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri, baik PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia maupun perusahaan swasta nasional.
Produk-produk seperti Anoa hingga Kapal Cepat Rudal dapat menjadi komoditas ekspor yang memperkuat hubungan bilateral sekaligus menunjukkan kemandirian teknologi Indonesia.
“Ini implementasi nyata diplomasi pertahanan melalui pertumbuhan industri pertahanan. Industri pertahanan yang kuat adalah perwujudan politik luar negeri Bebas dan Aktif,” paparnya.
Baca juga : Stabilitas Energi Terjaga, Rakyat Puas Kinerja Menteri Bahlil
Dave juga menegaskan bahwa Komisi I akan memastikan diplomasi proaktif pemerintah tersinkronisasi dengan jalur diplomatik Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pertahanan dalam upaya mengeskalasi industri pertahanan nasional.
“Sinergi antara militer dan diplomasi dapat menjadi etalase paling efektif dan non-agresif untuk mempromosikan produk industri pertahanan nasional sekaligus menegaskan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia,” ucapnya.
Terkait rencana penempatan TNI di Gaza yang termasuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Komisi I memastikan bahwa misi tersebut harus memiliki mandat hukum yang kuat, termasuk aturan pelibatan (Rules of Engagement/ROE), status hukum personel, kesiapan logistik, dan mekanisme rotasi operasional.
Secara strategis, Dave menyebut langkah ini bagian dari upaya memastikan anggaran pertahanan yang telah disetujui digunakan secara efektif.
Komisi I DPR RI mendukung langkah strategis pemerintah baik dalam diplomasi pertahanan, rencana penempatan TNI di Gaza, diplomasi politik proaktif, maupun penguatan industri pertahanan nasional.
Namun, dukungan tersebut harus tetap disertai kehati-hatian terkait legitimasi hukum, manajemen risiko, dan efektivitas hasil.
“Komisi I ingin memastikan peningkatan daya tawar Indonesia berjalan optimal dan memberikan manfaat konkret bagi kepentingan nasional, khususnya stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan industri pertahanan untuk percepatan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.