Prabowo Akan Perjuangkan Multilateral & Bela Palestina

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia mendapatkan panggung strategis di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 80. Presiden Prabowo mendapat giliran ketiga naik podium, setelah Brazil dan Amerika Serikat (AS). Momontum ini, akan digunakan Prabowo memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan memperkuat kembali sistem multilateral.

Sidang Majelis Umum PBB akan digelar di New York, AS, pada 22-29 September 2025. Direktur Jenderal (Dirjen) Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) atsu Dirjen Amerop Kemlu RI Umar Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo akan membawa pesan penting tentang pentinga menjaga multilateralisme.

“Sekarang ini kita lihat dunia makin enggan menghormati multilateralisme. Banyak pihak hanya mementingkan urusan masing-masing,” ujar Umar Hadi dalam press briefing di Kemlu, Kamis (11/9/2025).

Karena itu, lanjutnya, Presiden Prabowo akan mengajak para pemimpin dunia kembali merangkul multilateralisme. Selain itu, papar Umar, Prabowo akan menyoroti isu mengenai rencana Israel yang menargetkan menyerang Hamas di Doha, Qatar, nasib Palestina, hingga program Asta Cita. Berbagai isu itu juga akan menjadi fokus dalam pidato selama 15 menit.

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat memastikan Presiden Prabowo akan berbicara pada urutan ketiga di hari pertama sesi debat umum Sidang PBB pada 23 September mendatang.

“Saya belum bisa membagikan detail pidato Bapak Presiden,” ujar Tri. Dia menambahkan, kesempatan berbicara setelah Brazil dan AS merupakan posisi yang sangat strategis.

“Kita bisa lebih awal menyampaikan pesan penting dalam sidang,” sambungnya.

Baca juga : Sinar Primera Bangun Kawasan Pergudangan Modern SPIN Di Bekasi

Umar Hadi menilai, Sidang Majelis Umum PBB kali ini berbeda dengan sebelumnya karena banyak isu krusial yang harus dibahas.

“Terutama soal relevansi PBB yang sudah berusia 80 tahun. Apa manfaat yang diberikan PBB untuk anggotanya?” ujarnya.

Pada awal pendiriannya pasca-Perang Dunia II, PBB hanya memiliki 50 anggota. Kini, jumlahnya mencapai 193 negara. Menurut Umar Hadi, bertambahnya anggota menunjukkan keberhasilan PBB dalam membantu proses kemerdekaan banyak negara. Namun, konflik dan perang tetap marak dan makin kompleks.

“Dulu, ketika ada konflik, PBB bisa segera mengirim peacekeeping. Sekarang, konflik lama terus muncul dan multilateralisme seakan tidak lagi dipedulikan,” jelasnya.

Dia menambahkan, peran negara anggota dalam sejumlah kursi penting seperti Dewan Keamanan, juga perlu direvisi.

“Sidang Majelis Umum PBB kali ini lain dari biasanya,” tegasnya.

Umar menekankan, negara-negara berkembang kini memiliki peran lebih besar dalam tatanan dunia, seperti Indonesia, India, Brazil, Mesir, dan China. Selain itu, aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi masyarakat sipil juga semakin memengaruhi arah kebijakan global.

Baca juga : Jaga Stabilitas Pangan, Pj Gubernur Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak Di Papua

“PBB sekarang bukan hanya soal negara, tetapi dipengaruhi civil society dan aktor lainnya. Ini memperkuat urgensi reformasi agar PBB tetap relevan,” jelasnya.

Dia menegaskan, Indonesia bersama banyak negara anggota mendukung reformasi organisasi internasional tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo di New York pada Sidang Majelis Umum PBB ke-80 disebut sebagai simbol kepemimpinan Indonesia sebagai negara berkembang dalam memperjuangkan multilateralisme.

Kekuatan Global South

Dalam Sidang Majelis Umum PBB nanti, Presiden Prabowo dikabarkan akan mendorong reformasi sistem multilateral dan memperjuangkan peran yang lebih besar bagi negara-negara Global South dengan Semangat Bandung sebagai pedoman.

Tri menjelaskan, selain perdebatan umum, akan ada ratusan sesi tematik sepanjang pekan, membahas isu perubahan iklim, kemanusiaan, kesehatan mental, penghapusan senjata nuklir, hingga pemberdayaan perempuan.

Per Kamis (11/9/2025), Kemlu mencatat 145 negara telah mengonfirmasi kehadiran dalam Sidang Majelis Umum PBB. Rinciannya, 137 negara akan diwakili langsung oleh kepala negara/pemerintahan, lima oleh wakil presiden, dan tiga oleh wakil perdana menteri. Jumlah ini diperkirakan masih bertambah menjelang hari H.

Perjuangkan Palestina

Mengenai isu Palestina, Indonesia memastikan akan memperjuangkannya bersama ratusan negara anggota PBB lainnya. Berdasarkan Konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945, Palestina sejatinya sudah merdeka.

Kemerdekaan, tegas Umar Hadi, adalah hak yang tidak perlu diminta kepada pihak lain. “Seperti kita dulu, ketika proklamasi 17 Agustus 1945, kita sudah merebut hak untuk merdeka. Tapi faktanya masih ada pendudukan oleh negara lain,” ujarnya.

Baca juga : Dedikasi untuk Negeri, Prabowo Anugerahi Haji Isam Bintang Mahaputera Utama

Menurut Umar, tantangan utama rakyat Palestina saat ini adalah memperoleh pengakuan luas dari negara-negara lain. Ia mengingatkan, syarat berdirinya sebuah negara mencakup wilayah, penduduk, pemerintahan yang efektif, dan hubungan internasional.

“Namun masalah berikutnya adalah pendudukan. Itu harus dihentikan terlebih dahulu. PBB sebagai organisasi dunia harus berperan,” tegasnya.

Palestina memiliki sejarah panjang konflik dan perjuangan kemerdekaan. Meski sudah diakui lebih dari 130 negara, berstatus pengamat non-anggota PBB, serta anggota penuh UNESCO, Palestina belum sepenuhnya merdeka karena pendudukan Israel sejak 1948.

Wilayah Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur menjadi pusat konflik, diperburuk oleh pembangunan permukiman Israel. Dukungan kuat AS terhadap Israel, termasuk penggunaan hak veto di PBB, menjadi penghalang utama pengakuan kedaulatan Palestina.

Selain itu, perpecahan internal Palestina, blokade, serta krisis ekonomi juga memperburuk keadaan, sementara Perjanjian Oslo 1993 antara Palestina dan Israel gagal diwujudkan.

Perjanjian Oslo 1993 sejatinya merupakan kesepakatan awal antara Israel dan Otoritas Palestina untuk saling mengakui, membentuk pemerintahan Palestina dengan kewenangan terbatas, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza dan Tepi Barat. Isu-isu kunci seperti status Yerusalem, pengungsi, permukiman, dan perbatasan disepakati untuk dibahas kemudian.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.