RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB asal Aceh, Irmawan, mendesak pemerintah pusat segera mengirim bantuan darurat berskala besar ke wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera yang terdampak banjir bandang dan longsor.
Sejumlah laporan dari lapangan menyebutkan stok makanan mulai habis, warga terancam kelaparan, dan aksi penjarahan telah terjadi di beberapa titik.
“Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Banyak daerah terisolasi lebih dari satu minggu tanpa makanan. Ada masyarakat yang bertahan hidup hanya dengan memakan pisang mentah. Stok pangan habis, bantuan belum masuk, dan warga kelaparan. Situasi ini membuat sebagian tempat mulai terjadi penjarahan,” ujar Irmawan di Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak sangat parah. Jalan nasional sebagai jalur distribusi utama putus total, tidak hanya akibat longsor tetapi juga karena badan jalan hilang tersapu arus banjir.
Baca juga : Sido Muncul Peduli Salurkan Bantuan Rp 900 Juta Untuk Korban Banjir Sumatera
“Banyak badan jalan hilang. Bahkan ada desa yang benar-benar lenyap. Jika ada lima jembatan, lima-limanya hilang. Kalau ada sepuluh, semuanya hanyut,” katanya.
Menurut Irmawan, sejumlah kabupaten tidak lagi dapat diakses melalui jalur darat, sehingga pengiriman bantuan bergantung pada helikopter. Namun, jumlah armada yang tersedia dinilai belum memadai untuk menjangkau seluruh pengungsi yang diperkirakan mencapai satu juta jiwa.
Ia menyebut hampir seluruh pemerintah daerah di wilayah terdampak telah menyatakan tidak mampu menangani bencana. Anggaran penanganan darurat terbatas, sementara rumah sakit tidak berfungsi optimal akibat listrik padam dan kelangkaan BBM.
“Jika kondisi ini dibiarkan, korban berikutnya bukan lagi karena banjir, tetapi karena kelaparan dan penyakit,” tegasnya.
Baca juga : Keluarga Besar BUMN Kirim Bantuan Tahap Awal Dan Lanjut Ke Aceh-Sumatera
Irmawan menilai skala kerusakan dan jumlah korban telah memenuhi syarat untuk penetapan Bencana Nasional. Hal itu dinilai penting agar pemerintah pusat dapat mengambil alih penanganan secara penuh dan terkoordinasi.
“Ini bukan bencana biasa. Banyak yang menyebutnya sebagai ‘tsunami darat’. Penetapan Bencana Nasional harus dipertimbangkan agar penanganannya total,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi meningkatnya gejolak sosial akibat kelangkaan pangan, terputusnya energi, lumpuhnya jaringan komunikasi, serta memburuknya kondisi pengungsian. Dalam beberapa laporan, bantuan dari Malaysia disebut telah tiba lebih dulu di sejumlah titik.
“Ini tidak boleh terjadi. Pemerintah pusat memiliki kapasitas untuk menangani bencana besar seperti ini. Karena itu diperlukan reaksi cepat sebelum korban bertambah,” katanya.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Kirim Bantuan LPG Ke Daerah Terisolir Di Sibolga Dan Nias
Fraksi PKB di Aceh masih melakukan koordinasi dengan struktur partai di daerah. Namun, Irmawan mengatakan beberapa wilayah, termasuk Bireuen dan Aceh Tamiang, belum dapat dihubungi karena jaringan komunikasi terputus.
“Kondisi pengungsian yang mudah dijangkau relatif sudah mendapat bantuan. Tetapi wilayah terisolasi benar-benar membutuhkan prioritas utama,” ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.