RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono resmi disahkan DPR sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Thomas akan menjabat sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode 2026–2031.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Misbakhun melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper testterhadap Thomas. Setelah laporan disampaikan, pimpinan rapat meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPR yang hadir.
“Apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?” tanya Saan yang langsung dijawab setuju oleh anggota DPR.
Setelah itu, Thomas mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA).
Usai disahkan sebagai Deputi Gubernur BI, Thomas menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan atas proses yang sudah dilaluinya. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, dan secara khusus pimpinan serta anggota Komisi XI, yang kemarin telah menjalankan proses fit and proper test secara baik,” ucap Thomas.
Thomas mengungkapkan, seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan telah dilalui dengan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Hal ini sebagai bagian dari proses konstitusional dalam pengisian jabatan Deputi Gubernur BI.
Menurutnya, persetujuan legislator terhadap pencalonannya membawa tanggung jawab besar untuk menjalankan mandat bank sentral secara profesional.
Ia menegaskan, salah satu komitmen utama dalam menjalankan tugasnya adalah menjaga independensi BI dalam menjalankan kewenangan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan sesuai amanat undang-undang.
“Seperti yang saya sampaikan dalam proses fit and proper test, komitmen saya adalah menjaga independensi bank sentral,” tegasnya.
Selain itu, Thomas juga menyoroti pentingnya penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menilai, penyelarasan kebijakan perlu dilakukan secara cermat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan mandat utama BI. “Dan komitmen lainnya juga menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter,” ungkap ponakan Presiden Prabowo Subianto itu.
Baca juga : Bentuk Tim Kajian, Prabowo Fokus Beresin Banjir Jawa
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meminta publik memberikan kepercayaan kepada Thomas.
“Kita berikan kepercayaan bahwa pemerintah ingin melihat bagaimana antara fiskal dan moneter ini betul-betul solid,” pesan Cucun.
Politisi PKB ini menyadari tidak mudah menjadi pimpinan BI di tengah kondisi ketidakpastian global saat ini. “Deputi Gubernur BI yang baru dikukuhkan ini akan menjadi perekat, akan menjadi mediator,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan pencalonan Thomas tidak mengganggu independensi bank sentral.
“Kami tegaskan tak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia,” tegas Perry saat konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara virtual, belum lama ini.
Menurutnya, setiap pengambilan keputusan melibatkan seluruh anggota Dewan Gubernur BI dan tidak ditentukan perorangan. Setelah itu, hasil keputusan BI akan direkomendasikan melalui komite-komite. “Keputusan dilakukan Dewan Gubernur secara kolektif kolegial,” sebutnya.
Baca juga : Raker Dengan Kapolri, DPR Kompak Dukung Polri Tetap Di Bawah Presiden
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons positif atas terpilihnya Thomas. Purbaya berharap pengalaman Thomas sebagai Wamenkeu membawa perspektif fiskal yang lebih mendalam ke dalam ranah kebijakan moneter.
“Harapannya, dia bisa memberi masukan lebih kuat ke kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal,” harap Purbaya.
Purbaya menegaskan, integrasi ini bukan bertujuan agar kebijakan fiskal mendominasi moneter, melainkan untuk menciptakan diskursus kebijakan yang lebih menyeluruh bagi perekonomian nasional. Selain itu, diharapkan bisa memperkuat dialektika dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan memasukkan pertimbangan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Setelah di sana, ya dia di sana. Saya nggak bisa mengendalikan dia. Cuma kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda,” ujarnya. [FAQ/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.