RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan peran sentral pemerintah dalam memperkuat industri pertahanan nasional sebagai bagian dari strategi besar kemandirian bangsa dan ketahanan negara.
Menurut TB Hasanuddin, Komisi I DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mendorong pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri secara berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
“Komisi I DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mendorong industri pertahanan dalam negeri agar tumbuh berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan,” ujar TB Hasanuddin dalam pernyataannya, Jumat (13/2/2026).
Ia menilai penguatan industri pertahanan harus ditopang kebijakan yang konsisten dan terintegrasi, khususnya melalui implementasi disiplin Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, termasuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Baca juga : Telkomsat Perkuat Peran di Industri Satelit Nasional lewat Kepengurusan di ASSI
Optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai menjadi instrumen penting untuk memperbesar nilai tambah nasional. DPR RI juga mendorong penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, BUMN, BUMS, serta lembaga riset dan perguruan tinggi.
“Ketika pemerintah atau dalam hal ini TNI melakukan pengadaan alutsista, harus dipastikan terdapat skema kerja sama yang membangun kapasitas industri dalam negeri, baik melalui produksi bersama, transfer teknologi yang terukur maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa nasional,” tegasnya.
Dalam ekosistem industri pertahanan, BUMN pertahanan diposisikan sebagai tulang punggung produksi alutsista strategis. Sejumlah BUMN seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia dinilai telah menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, mulai dari kendaraan taktis, kapal perang hingga pesawat.
Namun demikian, peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dinilai semakin krusial sebagai mitra strategis dalam memperkuat rantai pasok melalui penyediaan komponen, teknologi, dan inovasi.
Baca juga : Rakernas Perdana APUDSI Dorong Desa Tangguh Hadapi Tantangan Global
TB Hasanuddin menegaskan DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap penguatan industri pertahanan swasta nasional yang telah memiliki kapabilitas dan legalitas sesuai ketentuan Kementerian Pertahanan.
“BUMS pertahanan harus mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam ekosistem industri nasional. Mereka adalah bagian integral dari kekuatan pertahanan kita. Dukungan kebijakan, kemudahan akses pembiayaan serta kepastian pasar menjadi faktor penting agar industri swasta mampu tumbuh dan berkontribusi optimal,” ujarnya.
Salah satu pelaku industri swasta yang dinilai memiliki kontribusi signifikan adalah PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia. Perusahaan ini telah mengantongi lisensi resmi dari Kementerian Pertahanan dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri pertahanan nasional.
Perusahaan tersebut memproduksi berbagai komponen amunisi kaliber kecil dan komponen presisi, termasuk selongsong peluru, proyektil, serta komponen mekanik sistem senjata. Produksi mandiri ini dinilai berkontribusi pada peningkatan TKDN dan pengurangan ketergantungan impor, khususnya di sektor strategis amunisi dan suku cadang.
Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Reaktivasi Peserta PBI BPJS Kesehatan
Sementara itu, PT Republik Defensindo juga dinilai sebagai pemain strategis. Perusahaan ini aktif memproduksi kendaraan militer khusus serta mengembangkan prototipe kendaraan amfibi berantai. Pada 2020, perusahaan tersebut berkolaborasi dengan BUMN pertahanan dalam pembangunan fasilitas produksi amunisi kaliber 9×19 mm secara terpadu.
Komisi I DPR RI menilai kemandirian industri pertahanan bukan semata substitusi impor, melainkan juga penguasaan teknologi, keberlanjutan produksi, serta kemampuan menembus pasar ekspor. DPR mendorong pemerintah memastikan keberlanjutan anggaran pertahanan, memperkuat regulasi TKDN, serta memberikan insentif fiskal dan nonfiskal bagi pelaku industri nasional.
Dengan sinergi kebijakan, BUMN, dan BUMS, Indonesia diyakini mampu membangun ekosistem industri pertahanan yang mandiri, berdaya saing global, dan menjadi pilar utama ketahanan nasional.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.